SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Reses anggota DPRD Surabaya kembali menjadi ruang untuk menguji apakah prioritas pembangunan kota benar-benar berangkat dari persoalan warga. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, menyebut sejumlah keluhan yang muncul dalam reses masa sidang kali ini harus menjadi bahan serius dalam penyusunan APBD 2027.
Menurut Aning, di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah kota dituntut lebih cermat menentukan prioritas. Persoalan yang muncul di lapangan menunjukkan kebutuhan dasar warga masih jauh dari selesai, mulai dari pekerjaan, jaminan kesehatan, rumah layak huni, drainase, persampahan hingga sarana pelayanan publik di tingkat RT dan RW.
“Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit karena defisit yang tidak sedikit, DPRD kota kembali menyambung lidah warga Kota Surabaya untuk mendapatkan haknya dalam APBD Kota Surabaya nanti di tahun anggaran 2027,” kata Aning.
Sorotan paling kuat datang dari persoalan lapangan kerja. Dalam sejumlah titik reses, termasuk Bulak dan Rungkut, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Keluhan itu bahkan banyak disampaikan para ibu yang mengaku anaknya belum memperoleh pekerjaan tetap, sementara tekanan ekonomi dan harga kebutuhan pangan terus dirasakan.
Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya pada Agustus 2025 masih berada di angka 4,84 persen. Pada saat yang sama, BPS juga mencatat struktur pasar kerja Surabaya masih menghadapi persoalan penyerapan tenaga kerja formal, terutama bagi kelompok berpendidikan.
“Banyak emak-emak yang mengeluhkan anaknya belum bekerja, sementara ekonomi semakin sulit dan harga bahan pangan juga semakin tinggi. Inovasi Pemkot dituntut untuk bisa memberikan solusi terbaiknya,” ujar Aning.
Persoalan kesehatan juga menjadi perhatian. Aning menyoroti banyaknya warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Data BPJS Kesehatan Cabang Surabaya yang disampaikan dalam kunjungan Komisi IX DPR RI menunjukkan dari 67.104 peserta PBI-JK yang dinonaktifkan pada 2026, sebanyak 50.613 peserta masih berstatus nonaktif hingga Agustus 2026.
“Data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif. Ini harus diantisipasi, jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa atau kesehatan yang serius karena keterlambatan penanganan,” tegasnya.
Aning juga meminta perhatian terhadap Kader Surabaya Hebat (KSH). Menurutnya, KSH merupakan salah satu ujung tombak pelayanan berbasis masyarakat karena mereka bersentuhan langsung dengan warga dari rumah ke rumah.
Karena itu, kebutuhan sarana pemeriksaan sederhana seperti alat pengukur tekanan darah atau tensimeter dinilai perlu diperhatikan Dinas Kesehatan. Dengan dukungan sarana tersebut, KSH diharapkan dapat membantu mendeteksi persoalan kesehatan warga lebih dini.
Selain kesehatan dan pekerjaan, reses juga kembali memperlihatkan persoalan klasik infrastruktur lingkungan. Warga tidak hanya meminta pembangunan fisik baru, tetapi juga mendesak normalisasi saluran air, terutama pengerukan sedimentasi yang selama ini menjadi salah satu persoalan di kawasan rawan genangan.
Aning mengingatkan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun. Infrastruktur yang sudah ada juga harus dipastikan berfungsi dan dirawat.
Keluhan mengenai persampahan turut muncul. Permintaan bak sampah dan gerobak sampah kembali disampaikan warga di sejumlah titik. Bagi Aning, kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dasar persampahan tidak boleh kalah perhatian dibanding pembangunan fisik lainnya.
Begitu pula dengan kebutuhan balai RT dan balai RW. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut bukan semata persoalan bangunan, tetapi berkaitan langsung dengan pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat.