Menurut Ira, dirinya mendapat informasi bahwa pemasangan jaringan membutuhkan waktu hingga satu tahun karena harus menunggu ketersediaan jaringan di wilayah tersebut.
Keluhan serupa disampaikan Halimah. Ia mengaku lokasi tempat tinggalnya bahkan sudah pernah disurvei hampir satu tahun lalu, namun hingga kini masih menunggu pembangunan atau ketersediaan jaringan.
Persoalan tersebut langsung menjadi perhatian Cahyo. Ia menyatakan akan membawa keluhan tersebut ke PAM Surya Sembada untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut.
Persoalan akses air bersih menjadi catatan penting karena dalam dokumen LKPJ 2025, Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan capaian pelayanan air melalui PAM Surya Sembada yang disebut telah menjangkau sekitar 99 persen wilayah kota.
Karena itu, menurut Cahyo, angka cakupan tersebut perlu dilihat bersama kondisi faktual masyarakat di lapangan.
Jika masih ada warga yang harus menunggu bertahun-tahun karena persoalan jaringan, maka kondisi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak terjadi kesenjangan antara data cakupan pelayanan dengan pengalaman warga.
Kader Minta Fasilitas Posga dan Balai RW
Aspirasi lain disampaikan Sulami, Koordinator KSH. Ia menyoroti kebutuhan anggaran dan fasilitas pendukung pelayanan di Posga.
Menurutnya, kebutuhan seperti tenda, kursi dan meja menjadi penting karena kegiatan yang sebelumnya dilakukan di tingkat RT kini banyak digabung dalam satu kegiatan di tingkat RW. Kondisi tersebut membuat jumlah peserta semakin banyak.
Selain perlengkapan kegiatan, pembangunan atau penguatan fasilitas balai RW juga menjadi salah satu harapan para kader.
Menanggapi hal tersebut, Cahyo menyatakan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Ini akan kita teruskan ke Komisi D untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan sosial. Karena kebutuhan di lapangan harus kita lihat dan kita komunikasikan bersama supaya bisa dicarikan solusinya,” ujarnya.
Bagi Cahyo, reses bukan sekadar agenda formal DPRD. Pertemuan langsung dengan warga menjadi ruang untuk memastikan bahwa persoalan yang muncul di tingkat kampung tidak berhenti sebagai keluhan.
Aspirasi tentang air bersih, perlindungan pekerja, fasilitas pelayanan masyarakat hingga kebutuhan sarana lingkungan, menurutnya, harus masuk dalam pembahasan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang paling penting, apa yang disampaikan warga hari ini tidak berhenti di sini. Kami akan bawa dan koordinasikan dengan mitra terkait untuk ditindaklanjuti,” pungkas Cahyo. ***