Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sebab, pelaksanaan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, hingga kesempatan kerja membutuhkan sinergi lintas pemerintahan.
"Penting untuk dikoordinasikan dengan kabupaten dan kota, mengingat banyak yang harus diimplementasikan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, vokasi, lalu dunia kerja. Mudah-mudahan resonansi dan implementasi bisa dilakukan seluruh elemen di seluruh level," katanya.
Khofifah berharap, regulasi tersebut nantinya dapat mendorong penyandang disabilitas untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan di Jawa Timur.
Selain Raperda tentang hak penyandang disabilitas, rapat paripurna tersebut juga menyetujui Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. (ibank)