Baca Juga: Banjir! Infrastruktur Jebol, Tanggung Jawab Siapa?
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyatakan bahwa penutupan akses lift adalah pelanggaran serius yang mencederai hak warga. “Ada seorang ibu berusia 70 tahun yang tinggal di lantai 16. Bayangkan kesulitannya tanpa lift,” ujar Eri.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar solusi permanen segera ditemukan. Selain itu, sidang lanjutan bersama DPRKPP dijadwalkan pada Jumat (13/12/2024) untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menggantung, termasuk transparansi keuangan dan legalitas hunian.
Josiah Michael, anggota Komisi C lainnya, menambahkan bahwa persoalan Bale Hinggil harus diselesaikan secara menyeluruh, baik dari segi teknis pengelolaan maupun hak-hak dasar penghuni. “Kami tidak ingin kasus seperti ini terus berulang. Harus ada solusi permanen yang melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang, dan pengelola wajib transparan dalam semua aspek, termasuk keuangan,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkot Targetkan 2 Minggu Atasi Banjir: Ambisi atau Janji?
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan oleh DPRKPP terhadap manajemen apartemen di Surabaya. “Kami berharap ke depannya, DPRKPP bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik agar tidak ada lagi konflik serupa,” imbuh Josiah.
Anggota Komisi C lainnya, Siti Maryam, menekankan bahwa akses lift tidak boleh ditutup lagi dengan alasan apa pun. “Aturannya jelas dalam perwali, tidak boleh ada penutupan akses warga,” ujarnya. ***
