Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar menggusur tanpa memberikan solusi yang jelas kepada warga Surabaya yang menggantungkan hidup dari berdagang.
“Khusus PKL ber-KTP Surabaya, pemerintah kota harus hadir memberi solusi. Jangan hanya menertibkan lalu selesai,” ujarnya.
Selain persoalan PKL dan SWK, warga juga menyampaikan berbagai keluhan lain mulai dari zonasi sekolah, data desil bantuan sosial hingga pembangunan fasilitas umum di lingkungan Wiyung.
Ketua RW 04 Kelurahan Wiyung, Aris Sucipto, mengaku bersyukur wilayahnya menjadi lokasi reses dan meminta warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan seluruh persoalan secara terbuka.
“Mumpung ada Bapak DPRD di sini, semua harapan dan persoalan masyarakat monggo disampaikan supaya nanti bisa diperjuangkan di DPRD Surabaya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW 05 Wiyung, Arifin, menyoroti persoalan data desil bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil warga.
“Banyak warga yang dulunya desil 2 atau 3 sekarang naik jadi desil 6, padahal kondisi ekonominya minim. Rumahnya mungkin kelihatan bagus, tapi penghasilannya kecil,” katanya.
Yona juga mensosialisasikan program bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga kurang mampu. Program tersebut ditujukan bagi warga desil 1 sampai 5 yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri.
“Kalau ada putra-putrinya yang tidak lolos SMA atau SMK negeri lalu masuk swasta, ada peluang mendapat bantuan Rp350 ribu per bulan melalui program Pemuda Tangguh SMA/SMK Swasta,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi warga akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD Surabaya maupun koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kalau ada yang bisa langsung saya jawab, saya jawab. Kalau harus jadi PR, akan saya perjuangkan dan sampaikan ke pemerintah kota,” pungkasnya. ***
