NAWACITAPOST.COM – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Surabaya bersama KOPRI dan PC PMII Surabaya. RDP tersebut juga dihadiri Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), pada Selasa (6/5/2025).
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap perempuan adalah fondasi peradaban. “Barangsiapa yang konsen terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan sebuah kota atau negeri yang kuat,” ujar Johari, yang akrab disapa Bang Jo.
Dalam kesempatan itu, Bang Jo memberikan sejumlah catatan penting kepada KOPRI dan PC PMII Surabaya. Ia menekankan pentingnya menentukan posisi awal dalam gerakan perlindungan perempuan agar langkah yang diambil tepat sasaran dan terukur.
Baca Juga: Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Buka Turnamen SSB U-11 di Stadion Klomprojoyo
“Karena begitu banyaknya permasalahan perlindungan perempuan, maka pada tahap awal KOPRI dan PC PMII perlu menentukan positioning terlebih dahulu untuk mengerjakan hal yang paling mudah dan mampu dilaksanakan. Tentunya dengan berkoordinasi bersama Dinas DP3APPKB,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2024, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur tercatat 1.762 kasus. Dari angka tersebut, Surabaya mencatat jumlah tertinggi dengan 254 korban.
Merespons data tersebut, Bang Jo mendorong agar KOPRI, PC PMII, dan Dinas DP3APPKB berkolaborasi lebih luas dengan tenaga profesional. “Perlu melibatkan konsultan, psikolog, dan ahli di bidang pendidikan dan kesehatan agar pendampingan kepada korban menjadi lebih efektif,” tegasnya.
Baca Juga: Hearing Deadlock, Warga Bale Hinggil Masih Tanpa Listrik-Air. Komisi C: Ada Kekosongan Hukum!
Ia juga menyinggung akar persoalan kekerasan yang seringkali berawal dari eksploitasi terhadap perempuan. “Ketika perempuan dijadikan sebuah komoditas, di situlah awal terjadinya kekerasan. Misalnya, menghadirkan perempuan sebagai penghibur di tempat-tempat hiburan malam,” kata Bang Jo.
Menurutnya, faktor ekonomi seringkali memaksa perempuan bekerja di lingkungan rawan tersebut. “Karena alasan ekonomi atau karena merasa nyaman, banyak perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam. Tanpa disadari, itu menjadi pintu masuk terjadinya pelecehan,” tambahnya.
Ia pun mengajak semua pihak mencarikan solusi alternatif pekerjaan yang lebih layak dan aman bagi perempuan. “Misalnya, menjadi guru PAUD, pendamping, atau pelaku UMKM. Ini penting agar tidak terjadi eksploitasi,” pungkas Bang Jo. ***
