NAWACITAPOST.COM – Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Muhaimin menegaskan, bahwa setiap pengusaha yang beroperasi di Surabaya wajib menghormati Pemerintah Kota dan menjunjung etika dalam bermitra. Hal ini disampaikan menyusul sikap tidak kooperatif salah satu pimpinan perusahaan di Surabaya Barat terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
Muhaimin menyayangkan sikap pimpinan perusahaan tersebut yang dinilai tidak menghargai kedatangan Armuji saat menindaklanjuti aduan warga terkait penahanan ijazah.
"Kedatangan Armuji itu kan untuk diajak ngomong, tapi dari situ saya menyikapi kalau etika dari seorang pimpinan perusahaan itu tidak ada," tegas Muhaimin, Kamis (17/4).
Baca Juga: Bang Jo: PKK Adalah Benteng Moral dan Sosial Kota Surabaya
Ia menilai, Armuji sudah konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil sejak menjadi anggota DPRD hingga kini menjabat Wakil Wali Kota.
“Armuji sebagai wakil wali kota itu merespons dengan baik laporan-laporan atau aduan warga Surabaya,” ujarnya.
Muhaimin menekankan bahwa seluruh kebutuhan perusahaan, mulai dari izin hingga IMB, semuanya berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya. Karena itu, menurutnya, sikap hormat dan kooperatif kepada pemerintah seharusnya jadi hal dasar.
Baca Juga: DPRD Surabaya Kawal Ketat SPMB, Pastikan Warga Miskin Tak Tertinggal Pendidikan
"Semua perusahaan itu kebutuhannya ada di Pemerintah Kota. Maka wajib punya etika dan taat aturan," ujarnya.
Ia juga menegaskan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
“Saya sebagai Ketua PPP meminta agar kasus seperti ini jadi yang pertama dan terakhir,” tegasnya.
Muhaimin berharap dunia usaha di Surabaya bisa lebih peka terhadap aduan masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah kota demi menciptakan iklim usaha yang sehat. ***
