politik

GIBRAN MUNDUR DI HALIM, MANTAN KAPOLRI TERSERET PENYADAPAN PRESIDEN: DEJAVU 1965?

Selasa, 17 November 2026 | 15:56 WIB

 

NAWACITAPOST.COM – Sejarah Indonesia pernah mencatat bagaimana sebuah pangkalan udara menjadi bagian penting dalam pergolakan politik yang mengubah arah kekuasaan nasional. Tahun 1965, Halim Perdanakusuma dan kawasan Lubang Buaya menjadi bagian dari rangkaian peristiwa Gerakan 30 September (G30S).

Enam dekade kemudian, nama Halim kembali masuk dalam percakapan politik nasional. Kali ini, bukan karena pergerakan pasukan, melainkan kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto di pangkalan udara tersebut.

Apakah sekadar kebetulan lokasi, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik rangkaian peristiwa politik yang sedang berlangsung? Pertanyaan ini semakin menarik ketika pengunduran diri Gibran terjadi di tengah terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Untuk memahami mengapa Halim menjadi perhatian, publik perlu kembali membuka lembaran sejarah 1965. Pada masa itu, Indonesia mengalami ketegangan politik yang tajam. Muncul kontroversi gagasan pembentukan Angkatan Kelima, yakni mempersenjatai kaum buruh dan tani. Gagasan yang didorong D.N. Aidit tersebut ditentang sejumlah petinggi Angkatan Darat. Kawasan Lubang Buaya, yang berada dalam perimeter luas Pangkalan Udara Halim, kemudian menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian peristiwa G30S. Pada 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno juga berada di Halim ketika Jakarta dilanda pergolakan politik dan militer.

Sejarah mencatat, konflik elite, pertarungan pengaruh, dan ketegangan politik saat itu berujung pada perubahan besar kekuasaan nasional serta tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Halim pun melekat dalam memori kolektif bangsa sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kini, 61 tahun kemudian, nama Halim kembali muncul dalam sebuah peristiwa politik yang menyangkut posisi orang nomor dua di Indonesia.

Pada 11 November 2026, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo ketika keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma. Sehari kemudian, Prabowo menyampaikan telah menerima surat pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka. Gibran selanjutnya menyerahkan surat kepada pimpinan MPR RI.

Yang menarik bukan hanya keputusan Gibran, tetapi momentum politik yang mengiringinya. Sebelumnya, persoalan persyaratan pendidikan Gibran menjadi polemik setelah muncul putusan hukum yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pencalonannya. Tekanan politik di DPR berkembang melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.

Sebelum proses politik tersebut berkembang lebih jauh, Gibran memilih mengundurkan diri. Ia menyebut keputusan itu sebagai keputusan pribadi demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan, sekaligus menegaskan bahwa langkahnya bukan karena persoalan dokumen pendidikan.

Namun, pengunduran diri Gibran ternyata bukan satu-satunya persoalan besar yang sedang dihadapi pemerintahan Prabowo.

Di saat yang hampir bersamaan, publik dikejutkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Kasus ini menjadi perhatian serius karena salah satu nama yang disebut dalam penyidikan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian diketahui menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Ini bukan persoalan penyadapan biasa.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran Listyo Sigit sebagai pihak yang memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp. Ia juga disebut sebagai penerima hasil akhir penyadapan atau end user.

Penyadapan yang diduga berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 itu disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh partai politik, gubernur, internal Polri, KPK, kejaksaan, aktivis hingga mahasiswa.

Halaman:

Tags

Terkini