SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Gejolak politik di tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pascamundurnya sejumlah elite partai di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan dan isu yang dikaitkan dengan lingkaran Geng Solo bukan sekadar persoalan internal di tingkat pusat. Gelombang politik tersebut berpotensi merembet hingga ke daerah, termasuk Surabaya, yang selama ini menjadi salah satu arena penting pertarungan kekuatan politik di Jawa Timur.
Bagi PSI, persoalan ini datang pada momentum yang tidak sederhana. Partai yang selama ini membangun citra sebagai representasi politik anak muda, progresif, dan antikorupsi, kini menghadapi ujian konsistensi organisasi. Ketika figur-figur penting mundur dan hubungan politik elite nasional menjadi sorotan, pertanyaan publik mulai mengarah pada satu hal: seberapa kuat PSI berdiri sebagai institusi politik tanpa bergantung pada figur tertentu?
Persoalan tersebut patut dicermati di Surabaya. Pada Pemilu 2024, PSI berhasil mendapatkan lima kursi DPRD Kota Surabaya. Perolehan itu merupakan modal politik yang cukup berarti bagi partai yang relatif muda. Namun, lima kursi bukan jaminan bahwa kekuatan tersebut akan bertahan, terlebih jika gejolak di tingkat pusat mulai memengaruhi soliditas kader dan kepercayaan pemilih.
Dalam peta politik lokal, PDI Perjuangan menjadi salah satu pihak yang berpotensi memperoleh keuntungan. Dengan 11 kursi di DPRD Surabaya, PDIP memiliki basis organisasi dan sejarah elektoral yang kuat. Jika sebagian pemilih PSI yang sebelumnya tertarik pada figur Jokowi mulai mempertanyakan arah politik partainya, PDIP berpeluang menawarkan alternatif kepada kelompok pemilih yang mencari kepastian identitas dan konsistensi politik.
Gerindra juga tidak bisa diabaikan. Dengan delapan kursi DPRD Surabaya dan posisi strategis dalam pemerintahan nasional melalui kepemimpinan Prabowo Subianto, partai ini mempunyai peluang memperkuat pengaruh politiknya. Apabila terjadi pergeseran loyalitas elite dan kader, Gerindra berpotensi menjadi salah satu tujuan konsolidasi politik. Meski demikian, kedekatan dengan kekuasaan tidak otomatis berarti perpindahan suara pemilih PSI.
Golkar, PKS, dan NasDem pun memiliki peluang mengambil sebagian ruang politik yang mungkin ditinggalkan PSI. Golkar dapat menawarkan stabilitas jaringan politik, PKS memiliki basis kader yang terorganisasi, sedangkan NasDem berpotensi menjangkau pemilih yang mencari alternatif. Namun, perebutan suara tidak sesederhana perpindahan dukungan antarpemilih. Setiap partai harus membuktikan kapasitas dan kedekatannya dengan persoalan masyarakat.
Yang lebih menarik justru bagaimana lima anggota DPRD dari PSI di Surabaya menyikapi perubahan situasi tersebut. Apakah mereka akan tetap solid menjalankan agenda politik partai? Apakah mereka mampu membangun identitas politik lokal yang independen? Ataukah dinamika elite pusat akan membuat ruang gerak politik mereka semakin terbatas?
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi pernyataan bahwa organisasi tetap solid. Soliditas harus terlihat dari kerja nyata. Anggota DPRD PSI harus membuktikan keberpihakan kepada masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Mereka perlu menunjukkan keberanian mengkritisi kebijakan pemerintah kota ketika ditemukan persoalan, bukan sekadar menjaga hubungan baik dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa.
Surabaya memiliki banyak persoalan yang membutuhkan keberanian politik. Mulai dari persoalan banjir, pengelolaan BUMD, pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, hingga transparansi penggunaan APBD. Di tengah persoalan tersebut, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mampu berdiri di atas kepentingan publik, bukan terjebak dalam pertimbangan loyalitas elite nasional.
Jika PSI Surabaya mampu menjadikan krisis pusat sebagai momentum pembenahan, bukan tidak mungkin partai ini justru tumbuh lebih matang. Tetapi jika energi organisasi habis untuk mempertahankan pengaruh figur dan menyelesaikan persoalan internal, target memperbesar perolehan kursi pada Pemilu 2029 bisa menjadi semakin berat.
Pada akhirnya, kisruh PSI membuka ruang kompetisi baru bagi partai-partai lain di Surabaya. PDIP memiliki peluang mempertahankan sekaligus memperluas dominasinya, Gerindra berpotensi memperkuat pengaruh, sementara Golkar, PKS, dan NasDem dapat mengambil celah dari perubahan peta politik tersebut.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: masyarakat Surabaya bukan sekadar objek perebutan suara. Mereka akan menilai partai dari kinerja, keberanian, dan manfaat yang diberikan kepada publik. Popularitas tokoh nasional mungkin bisa menjadi modal awal untuk meraih dukungan, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan politik.
PSI Surabaya kini menghadapi ujian yang sesungguhnya. Bukan lagi soal seberapa dekat dengan Jokowi, Kaesang, atau lingkaran kekuasaan di Jakarta, melainkan seberapa mampu membuktikan bahwa lima kursi di DPRD benar-benar menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan warga.
Sebab, dalam politik, kehilangan figur belum tentu berarti kehilangan kekuatan. Tetapi ketika sebuah partai kehilangan kepercayaan masyarakat, lima kursi sekalipun tidak cukup untuk menyelamatkan masa depannya. ***