Kamis, 4 Juni 2026

Netizen : Ironis Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Sukses Aspalin Rumah Dinas, Gagal Sejahterakan Rakyatnya

Photo Author
Ronaldy, Nawacita Post
- Rabu, 29 Desember 2021 | 16:39 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Saat mau menjadi calon gubernur (Cagub) di Pilkada Sumut 2018. Edy Rahmayadi sempat  ada keganjilan persyaratan. Yaitu masih aktif sebagai tentara. Melalui teman dekatnya, yang juga atasannya. Ia meminta untuk segera purnawirawaan alias pensiun. Maka syarat itu lolos.

Baca Juga : Pengaspalan Rumah Dinas Gubernur Sumut 2 Miliar Rupiah Menyakiti Hati Rakyat, Edy Rahmayadi : Kalau Perlu 100 Miliar Rupiah 


Kemudian Edy ditetapkan sebagai Cagub. Salah satu partai pengusungnya, PKS. Ditambah sederet juru kampanye anti Jokowi berbaris membentengi Edy. Abdul Somad, Teungku Zukarnain, Amien Rais, Rhoma Irama, dan Gatot Nurmantyo. Nama terkahir ini, boleh dibilang yang selalu mendengungkan anti PKI. Anehnya, saat ia menjadi orang nomor satu di TNI, malah tak berhasil menangkap orang yang dituduhkan PKI.

Baca Juga : Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Gagal Berantas Premanisme di Wilayahnya?


Kembali ke Edy, kini statusnya Gubernur Sumatera Utara. Cakupan wilayahnya 33 Kabupaten dan Kotamadya. Semenjak Edy jadi orang nomor satu di Sumut, hubungan tak harmonis dengan Bupati di sebuah kabupaten di Sumut. Yang menurut Edy warganya miskin, Bupatinya tidak.

Ditambah, belum kewajiban bayar Pemprov Sumut ke Pemkot Medan, soal bagi hasil pajak. Termasuk yang paling anyar, memperlalukan pelatih Biliar PON sumut di hadapan peserta di sebuah acara yang dihadirnya. Dengan menyebut, kenapa pelatih PON itu tak bertepuk tangan, dan memanggilnya ke depan, lalu menjewer telinga dan disuruh ke luar ruang pertemuan acara tersebut.

Sebelumnya, hal kontroversial. Soal pembanguna  jalan beraspal menuju dan di dalam rumah dinasnya. Anggarannya tak tanggung 2 miliar rupiah lebih. Bahkan Edy seakan kurang dengan anggaran itu. Kalau perlu 100 miliar, ucapanya di hadapan anggota DPRD Sumut.

Padahal, dana sebanyak yang diucapkan itu. Seharusnya bisa memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.

Kabarnya pemerintah pusat yang memperbaiki kerusakan jalan dan membangun infrastruktur penghubung untuk 33 kabupaten dan Kotamadya se Sumut. Pemprov Sumut diduga hanya bisa rumah dinasnya di aspalin dengan anggaran fantastis tersebut, tapi gagal sejahterakan rakyatnya, jelas netizen di jejaring media sosialnya.

Editor: Ronaldy

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini