NAWACITAPOST.COM - Bareskrim Polri telah menjadwalkan pemanggilan pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi, Senin (3/7/2023). Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait kehadirannya.

"Yang bersangkutan (Panji Gumilang) kami undang jam 09.00-10.00 untuk klarifikasi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Terpisah, Menkopolhukam Mahfud MD bahwa pemerintah sudah menyampaikan sikap mengenai polemik  Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Mahfud MD memastikan Pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, terkait dugaan menyebarkan ajaran Islam yang dinilai menyimpang.

"Pondok pesantrennya kami akan evaluasi secara administratif, tindakan administratif itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya; sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-muridnya terus berjalan," kata Mahfud MD di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Ponpes Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Pihak yang melakukan berbagai pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan laporan dan informasi konkret mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat, sementara kegiatan belajar tetap boleh berlangsung.

"(Ponpes Al-Zaytun) Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan buka pendaftaran karena ponpes itu lembaga pendidikan yang harus kami bina," kata Mahmud MD di Semarang, Jawa Tengah,Kamis (29/06/2023).

Mahfud MD menegaskan bahwa ada aspek hukum pidana pada polemik Ponpes Al-Zaytun yang harus diselesaikan.

"Al-Zaytun itu ada aspek hukum pidana, tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan, tidak boleh ada satu perkara yang diambangkan," ujarnya.

"Kalau iya, iya; kalau tidak, tidak. Jangan ada laporan ditampung, lalu ada hambatan sana sini, lalu nggak jelas," ungkapnya. (****)