Jakarta, NAWACITApost.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya proyek prioritas, melainkan superprioritas. Karena, menurut Moeldoko, diperlukan kerja extra ordinary, yang membutuhkan persiapan matang, pengawalan ketat, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi.

"Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan," kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.

Moeldoko menyampaikan, tim KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. Hasilnya, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan.

"Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir," jelas Moeldoko.

Moeldoko melanjutkan, hasil monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga tersebut, masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu, yang akan difinalisasi pada bulan ini. Rencana aksi itu, papar Moeldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Hingga pertengahan Maret 2023 lalu, progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 26 persen. Pembangunan tersebut, meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan.

"Kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen. Ketika Bapak Presiden hadir di sana, masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.