Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat layanan baru untuk mencegah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Layanan itu diberi nama Konsultasi Virtual Ekonomi Daerah (Kovi Otda) dengan menggunakan teknologi metaverse.

Dengan layanan itu, pemerintah daerah bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui jagat maya.

"Kita launching sebuah inovasi untuk melayani Pemda seputar konsultasi otonomi daerah berbasis virtual dengan teknologi metaverse atau 3D animasi," kata Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Akmal Malik.

Layanan berbasis metaverse itu bisa diakses melalui www.kovi.otda.kemendagri.go.id. Kemendagri akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut.

Nantinya, pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui tampilan tiga dimensi. Pemda bisa berkonsultasi tanpa harus datang ke Jakarta.

"Jadi nanti Pemda akan bertemu saya dan pejabat lainnya untuk konsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi. Jadi kami akan bawa pemda dalam ruang animasi," ucap Akmal.

Layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26, Senin (25/4). Sejumlah pejabat Kemendagri menjajal layanan tersebut menggunakan kacamata virtual reality.

Untuk menekan potensi korupsi di pemerintahan daerah, Kemendagri juga melakukan sejumlah langkah lain. Beberapa di antaranya membuat produk hukum dan memilih ASN terbaik untuk menjalankannya.