Jakarta, Nawa Cita Post.Com- Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan ( FKLMK ) Jakarta datangi gedung DPRD Jakarta untuk meminta DPRD mengawal proses pembangunan Jembatan Penyerbrangan Orang ( JPO) yang berlokasi di RW 01 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara Selasa ( 26/03/2024).
Rombongan diterima oleh wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( FPKS) Abdurahman Suhaimi dan Komisi A Nasrullah di ruang rapat komisi.
Dalam paparanya Kepala sie FKLMK Jalarta memaparkan pentingnya JPO dibangun diatas kali Kapuk Muara sebagai penghubung antara Kapuk Muara dan beberapa tempat di wilayah Penjaringan.
Nantinya diharapkan JPO akan menjadi akses vital penghubung beberapa tempat di Penjaringam sehingga memudahkan warga melakukan aktifitas ekonominya.
Kemacetan yang sering terjadi di jalan Teluk Gong Raya salah satu penyebabnya adalah tidak ada jalur alternatif menuju wilayah Kapuk Muara dan wilayah sekitar.
Seandainya ada JPO maka masyarakat bisa menggunakannya sebagai alternatif menuju Kapuk Muara atau sebaliknya dari Kapuk Muara menuju Pejagalan, Pluit, Muara Angke dan Muara Karang.
"Wilayah Kapuk Muara ketika banjir diantara dua pembatas sebelah kanan tembok PIK dan kirinya kali Muara sehingga kami sangat terisolir jika banjir tiba.
Kami memanfaatkan tanggul PIK untuk tenda apalagi di RW 01 mereka akan sulit megggunakan akses jalan, wilayah kami terkenal akan banjirnya, maka kami akan stagnan ketika banjir jangankan untuk melakukan kegiatan ekonomi menyelamatkan barang- barang aja susah," paparnya.
Sementara itu komisi A Nasrullah mengatakan akan berkoordinasi dan memprioritaskan permasalahan warga Kapuk Muara.
"Terima kasih telah datang ke sini, semua paparan yang sudah dikemukakan sudah kami masukan dalam agenda rapat nanti akan kami koordinasikan dengan stake Holder yang ada di Jalarta, "
Nasrullah pun menambahkan pentingnya komunikasi antara warga dengan wakilnya ( DPRD -red) sehingga permasalahan akan tersampaikan.
"Silahkan datang ke DPRD untuk warga jakarta ini rumah warga siapun boleh datang termasuk LMK Jakarta yang telah memaparkan masalah di wilayahnya untuk masalah JPO akan kami agendakan rapatnya," tutupnya.