“Sejak awal BPK mengawal Kemensos. Publik harus tahu bahwa Kemensos mampu mengelola anggaran yang besar yang dipercayakan negara. Karena Kemensos cerminan dari pelayanan publik. Dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) membuktikan Kemensos berkinerja baik,” kata Achsanul Qosasi, di Kantor Kementerian Sosial, Gedung Cawang Kencana, belum lama ini.
Achsanul Qosasi hadir di Kantor Kementerian Sosial, Gedung Cawang Kencana untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemensos TA 2019. Dalam LHP tersebut, BPK memberikan opini WTP untuk Kemensos.
Baca Juga : Kemensos RI Terus Dampingi Anak Usia 14 Tahun yang Jadi Budak Seks
Dengan demikian, sudah empat kali berturut-turut Kemensos mendapat opini WTP. Kehadiran Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi diterima langsung Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Turut hadir mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Irjen Dadang Iskandar, jajaran pejabat Eselon I dan Eselon II.
Kinerja anggaran yang baik, kata Achsanul, penting pula dipastikan, karena dengan nilai anggaran saat ini sebesar Rp124,766 triliun, Kemensos mendapat penugasan dari negara untuk mendistribusikan bantuan sosial untuk puluhan juta penerima bantuan.
Sejalan dengan tugas penanggulangan dampak pandemi Covid-19, anggaran Kemensos terus meningkat. Dari pagu anggaran sebesar Rp62,8 triliun, mengalami penambahan sehingga menjadi Rp104,45 triliun. Realisasi anggaran sempat mencapai Rp66,241 triliun (63,42%), atau terbesar di antara K/L. Kini anggaran Kemensos di top-up lagi sehingga menjadi sebesar Rp124,766 triliun, dengan realisasi nomor 2.
“BPK perlu hadir langsung ke Kemensos dengan maksud untuk memotivasi para penyelenggara negara di Kemensos, dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini, anggaran Kemensos termasuk terbesar di antara K/L. Dan penggunaannya untuk program kerakyatan dalam rangka penanganan dampak Covid-19,” katanya.