“Selain itu, kita juga studi banding terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD terkait pengawasan penggunaan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023,” papar Anim.
Salah satu hasil kunker ini, adalah peningkatan peran DPRD dalam pengawasan penggunaan anggaran harus terukur dan proporsional. Karena, kata Anim, APBD itu merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.
“APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini. (ADV: Humas DPRD Kota Bekasi)