Anak buahnya tersebut yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyo, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta.
Perintah tersebut diduga untuk mengumpulkan uang upeti dari bawahannya di unit eselon I dan II Kementerian Pertanian. KPK menduga SYL memaksa ASN Kementan memberi setoran dengan ancaman mutasi.
Setoran itu berjumlah USD 4.000-10.000 per bulan sejak 2020 hingga 2023. Total Uang yang terkumpul sampai 2023 sebanyak Rp13,9 miliar yang diduga digunakan oleh SYL untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard.