Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Kenaikan harga BBM bersubsidi telah resmi diumumkan Pemerintah hari ini yaitu jenis pertalite menjadi Rp.10.000/liter dari harga sebelumnya Rp.7.650/liter,solar menjadi Rp.6.800/liter dari harga sebelumnya Rp.5.150/liter dan pertamax menjadi Rp.14.500 dari harga sebelumnya Rp.12.500/liter. Kebijakan ini sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan harga minyak mentah dunia melambung tinggi.Asumsi APBN terhadap harga minyak mentah dunia sebesar US$ 63/barel sekarang sudah mencapai rata rata US$105/barel,selisih harga ini akan membebani APBN dengan memberikan subsidi yang sangat besar.
Baca Juga : Ketua Umum HIPPI Jakarta Sarman Simanjorang Sebut Larangan Mudik Lebaran Berpotensi Gairahkan Ekonomi Jabodetabek
Pemerintah telah mengganggarkan 502,4 Triliun Rupiah untuk subsidi BBM yang terdiri dari subsidi energi sebesar 208 Triliun Rupiah dan kompensasi energi sebesar 293,5 Triliun Rupiah.
Melihat gejolak harga minyak mentah dunia yang naik tajam dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu serta perang Rusia-Uraina yang tidak pasti kapan berakhir, tentu Pemerintah harus melakukan penyesuaian, jika tidak APBN kita akan tergerus untuk membiayai subsidi.Pelaku usaha sangat memahami dan mengerti kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi, tidak ada pilihan karena memang gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak bisa dihindari. Besaran kenaikan BBM ini masih diangka yang moderat,artinya harga yang masih terjangkau oleh masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.
Kenaikan BBM ini tentu sudah diantisipasi pelaku usaha sudah siap menyesuaikan,karena langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap dunia usaha. Kita berharap agar Pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM misalnya seperti kenaikan tarif transportasi dan logistic harus seimbang, kemudian mengendalikan harga harga pokok pangan dan gas sehingga mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III dan IV 2022 tetap diatas 5 persen dengan harapan dengan terjaganya daya beli/konsumsi rumah tangga maka omzet pelaku usaha tidak turun secara derastis,sehingga tidak menurunkan produktivitas pelaku usaha.
Kita apresiasi bahwa Pemerintah sudah menyiapkan dana bansos tambahan sebesar 24,17 triliun yang akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai sebesar Rp.150.000 dan diberikan selama empat kali.Juga akan mendapat subsidi upah sebesar Rp.600.000 per bulan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp,3,5juta/bulan yang menyasar ke 16 juta pekerja. Ini merupakan bentuk antisipasi Pemerintah yang sangat kita hargai,sehingga dampak kenaikan BBM dapat menahan laju inflasi dan konsumsi rumah tangga tetap bergairah. Pemerintah Daerah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum atau Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Pelaku usaha berharap agar berbagai bansos dan subsidi yang akan didistribusikan Pemerintah harus tepat waktu dan tepat sasaran.Jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya,untuk itu diperlukan data yang akurat dan pengawasan yang tepat.
Pelaku usaha juga mengajak kepada berbagai kalangan agar dapat memahami kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, sesuatu yang tidak mudah bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan ini. Tapi semuanya untuk daya tahan ekonomi kita ditengah gejolak ekonomi global yang tidak pasti.
Kita harus mensyukuri bahwa dalam situasi ekonomi global yang sedang bergejolak, ekonomi nasional kita masih tumbuh 5,01 dikuartal I-2022 dan tumbuh positif 5,44% dikuartal II-2022 dengan inflasi sebesar 4,94 persen pada bulan Juli 2022.Artinya proses pemulihan ekonomi kita berjalan baik,produktivitas dan geliat ekonomi kita tumbuh positif dan konsumsi rumah tangga masih terjaga dengan baik. Momentum dan kondisi ini harus kita jaga Bersama, mari kita ciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif agar calon investor tidak ragu masuk ke Indonesi.
* Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang
.
