Cirebon - NAWACITAPOST - Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melalui Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I, Andi Yuliarmiangsyah Razmi beserta staf Dalam rangka Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon, melakukan Monitoring ke Dinas PMD Kabupaten Cirebon, Selasa, (25/01/22).
Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah I, Andi Yuliarmiangsyah Razmi menyamoaikan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memetakan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan tata kelola pemerintahan Desa yang efektif dan efisien," Lanjut Andi
Dalam “Monitoring Evaluasi ini dilakukan agar kami mendapat informasi secara real serta sebagai bahan evaluasi khusus nya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, baik itu dari segi pengelolaan keuangan Desa, pelaksanaan Pilkades, pelaksanaan tugas Perangkat Desa, Profil Desa, evaluasi perkembangan Desa dan lainnya” ucap Andi Yuliarmiangsyah.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon Bapak Adit menjelaskan beberapa hal yakni dalam hal pelaksanaa Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kuwu (Pilwu) dalam istilah lokal Cirebon Tahun 2021, disampaikan bahwa kegiatan tersebut berjalan lancar dan sukses diikuti 135 Desa dan Kepala Desa terpilih telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021. Disampaikan pula dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, hal calon kades yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 orang, dilaksanakan seleksi akademis dengan sistem Computer Asisted Test (CAT) oleh fasilitator dalam hal ini Pemda Kab. Cirebon bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Harapannya diperoleh calon Kades yang mumpuni karena diseleksi secara transparan dan akuntabel," Pungkas Adit
“Seleksi akademis ini kita pakai sistem CAT yang bertujuan agar adanya transparansi dan akuntabilitas, selanjutnya itu akan di ranking 5 besar yang akan lulus ke tahap selanjutnya. ”ucap Adit.
Selanjutnya terkait dengan keuangan desa yakni berkaitan dengan Siskeudes di Kab. Cirebon ditahun 2021 juga sudah berjalan dengan lancar dikarenakan kewajiban menginput APBDes ke siskeudes sebagai syarat penyaluran dana transfer.
“Alhamdulillah Siskeudes lancar, karena kita juga sudah mewajibkan penyaluran dana transfer wajib disertai salah satu persyaratannya itu APBDes yang di upload di Siskeudes, namun demikian data yang diupload masih bersifat perencanaan, belum sampai pada tahap pelaksanaan/tata kelola keuangan desa”ungkap Adit.
Terkait dengan Profil Desa, Desa di Kabupaten Cirebon juga sudah menginput semua karena terdapat Pergub yang mengatur mewajibkan penginputan Profil Desa, hanya saja masih terdapat beberapa Desa yang belum update setiap tahun dalam pengisian profil tersebut dikarenakan faktor operator yang berganti serta masih minimnya pendayagunaan data profil Desa.
“Dalam monev ini kami berharap ada upaya dari pemerintah kabupaten maupun desa agar lebih meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan regulasi yang ada. Kami juga di Kemendagri terus berupaya melakukan updating dan penyempurnaan terhadap regulasi, bahwa regulasi yang ada diharapkan dapat menjadi solusi efektif menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi desa’ tandas Andi Yuli.
