Faigiziduhu Ndruru: BPP PKN Berganti Nakhoda, Pergerakan Lebih Efektif dan Tepat

NAWACITAPOST.COM - Tokoh dari Kepulauan Nias, Faigiziduhu Ndruru, mengungkapkan bahwa keputusan Forum Kepala Daerah (Forkada) se-Kepulauan Nias telah membuka harapan baru terwujudnya pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dari Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan ini merupakan terobosan baru dalam restrukturisasi kepengurusan Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), yang telah lama menjadi dambaan masyarakat setempat.

"Restrukturisasi kepengurusan BPP-PKN membuka kembali harapan baru terwujudnya Kepulauan Nias menjadi satu provinsi pemekaran dari Sumatera Utara," kata Faigiziduhu Ndruru, di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Sejak tahun 2014, semangat untuk memekarkan Kepulauan Nias hampir padam karena situasi politik yang kurang mendukung. Pada saat itu, rapat paripurna di DPR mengalami deadlock, sehingga semua usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia ditunda.

Penundaan ini semakin rumit karena pemerintahan baru kemudian menerapkan moratorium pemekaran tanpa batas waktu yang jelas. Meskipun sudah hampir sepuluh tahun berlalu, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencabut moratorium tersebut.

Baca Juga: Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias Tunjuk Marinus Gea Sebagai Nakhoda Baru BPP PKN

Meskipun moratorium masih diberlakukan, Faigiziduhu Ndruru menegaskan, perjuangan untuk pemekaran Kepulauan Nias tetap berlanjut. Melalui usulan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) saat itu, Marinus Gea kepada Forkada agar menjadikan Mayjend TNI (Purn) Christian Zebua selaku Ketua BPP PKN, dengan harapan bisa koordinasi kepada para kepala daerah dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pemekaran Kepulauan Nias. 

"Meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium, namun perjuangan pemekaran Kepuluan Nias tetap digelorakan," kata Faigiziduhu Ndruru.

Sebelumnya, jabatan Ketua BPP PKN diisi oleh wakil kepala daerah secara bergantian, yang dianggap tidak efektif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Faigiziduhu Ndruru mengungkapkan bahwa melalui hasil Munas HIMNI 2015, Christian Zebua dipercaya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP HIMNI.

Pengurus DPP HIMNI Periode 2011-2015, Faigiziduhu Ndruru (Ketua Kominfo); Alm Edison Ziliwu (Sespo MPO ); Agustus Gea (Ketua Umum); Marinus Gea (Bendahara Umum); dan Idaman Zega (Sekjend). (HIMNI)

Namun, melalui Munas HIMNI 2023 di Bozihona Kabupaten Nias, diputuskan untuk tetap menggelorakan pemekaran provinsi Kepulauan Nias dan semangat Nias Pulau Impian. Terpilihnya Marinus Gea sebagai Ketua BPP PKN oleh Forkada Kepulauan Nias dianggap sebagai langkah strategis dan tepat yang membuka harapan baru bagi masyarakat.

"Marinus Gea, yang juga merupakan anggota DPR RI, memiliki jaringan komunikasi politik yang luas di parlemen dan pemerintahan pusat," kata Faigiziduhu Ndruru.

Faigiziduhu Ndruru mengatakan, Marinus Gea terlibat dalam perjuangan pemekaran Kepulauan Nias sejak awal. Ia juga hadir sebagai bagian dari pelaksana sekaligus Bendahara Umum (Bendum) DPP HIMNI hasil Munas pertama di Gunungsitoli. 

Dalam acara seminar perjuangan pemekaran Kepulauan Nias ini juga turut dihadiri oleh Yasonna H Laoly sebagai tokoh Nias di DPR RI. Kemudian, kegiatan ini juga dihadiri Ganjar Pranowo. Ia hadir sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Seminar perjuangan pemekaran Kepulauan Nias menjadi provinsi. (HIMNI)