Yandri menyebutkan 519 pemerintah kabupaten/kota baru 219 daerah yang aktif melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
“Waktu rakornas (rapat kerja nasional) kita ingin semua daerah merasa terpanggil. Supaya data benar, valid. Bukan data siluman. Tapi data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yandri di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).
Pihaknya meminta daerah harus serius dalam melakukam verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Baca Juga : Sandiaga Uno Ikut mengomentari Soal Ancam Reshuffle Kabinet
“Karena kalau datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti masyarakat bisa saling curiga saling fitnah. Tapi kalau datanya valid itu bisa kita redam,” katanya.
Ia mengapresiasi upaya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos).
“Tinggal (daerah) menyambut bansos itu. Saya juga apresiasi Pak Gubernur, Pak Walikota dan seluruh kepala desa. Pertama ini kan bencana non alam, saya melihat luar biasa penanganannya mendekati sempurna,” jelasnya.
“Ke depan supaya ngga gagap, harus dipastikam data itu. Karena verifikasi dan validasi data itu jadi tonggak sejarah,” sambungnya.
