Kebijakan kontroversial terkini adalah ketika Fachrul menempatkan seorang pejabat beragama Islam, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menerangkan kebijakan ini telah sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII 2019. Di sana disebutkan bahwa pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas hanya boleh diisi pejabat yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
“Pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik itu hanya ada satu, sementara selebihnya adalah eselon II dan III. Jadi tidak mungkin Plt diambil dari lingkungan Ditjen Bimas Katolik,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2020).
Zainut mengatakan kewenangan yang dimiliki Nur Kholis sesungguhnya terbatas. Ia hanya memiliki fungsi administratif dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis.
Meski demikan, Nur Kholis akhirnya diganti. Plt Dirjen Bimas Katolik lantas dijabat oleh Aloma Sarumaha, Rabu (12/2/2020).
https://twitter.com/jokowi/status/1227561385145421824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1227561385145421824&ref_url=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fdari-isis-sampai-plt-katolik-beragama-islam-menag-layak-diganti-eyHN
Baca Juga : Napi Dalang Keributan di Rutan Kabanjahe Bakal dikirim ke Nusakambangan
Fachrul kembali dikritik karena justru tidak bertindak saat dibutuhkan. Hal ini terjadi saat sekelompok orang melarang ibadah di Kabupaten Sijunjung dan Dhamasraya Sumatera Barat. “Menag tidak bertindak sehingga mereka kesulitan beribadah,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor, Rabu (12/2/2020).
Fachrul juga dianggap tidak responsif menanggapi kasus intoleransi di Tanjung Balai Karimun maupun di Minahasa. Presiden Joko Widodo bahkan tidak menyinggungnya kala bicara soal ini via Twitter. Ia justru meminta “Menkopolhukam dan Kapolri” menyelesaikan masalah ini dengan tegas.
Mestinya, masalah intoleransi, baik di Tanjung Balai Karimun, maupun di Minahasa, Sulawesi Utara, sudah diselesaikan di daerah. Ternyata tidak.
Karena itu, saya memerintahkan Menkopolhukam dan Kapolri, agar ini diselesaikan dengan tegas agar tidak menjadi preseden yang buruk.
Akibatnya, dia mengaku tidak diperbolehkan lagi bicara terkait itu oleh Menkopolhukam Mahfud MD. “Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Enggak boleh lagi saya ngomong di sini” kata Fachrul di Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Jika itu belum cukup, simak beberapa pernyataan kontroversial lainnya: Fachrul pernah mengatakan kalau dia adalah “Menteri Agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada lima agama,” padahal yang benar adalah enam. Ia juga pernah usul melarang ASN memakai cadar dan celana cingkrang.
Mnteri Agama Layak Diganti?
Atas semua keramaian tersebut, tak heran jika Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Fachrul berhenti membuat pernyataan-pernyataan kontroversial dan tidak lagi memancing kegaduhan. “Sudah seharusnya Kemenag itu menciptakan kehidupan yang harmoni,” kata Ace, Rabu (12/2/2020).
Tidak heran pula jika nama Fachrul Razi tidak masuk ke dalam 10 menteri terbaik kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dalam survei terbaru dari Indo Barometer yang dirilis Ahad (16/2/2020) kemarin. Publik menilai menteri terbaik Jokowi adalah Menhan Prabowo Subianto, disusul Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Bagi publik, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, menteri yang bagus adalah yang kerjanya sudah terlihat, tegas, berpengalaman, jabatannya sesuai dengan keahliannya, dan berani. Itu artinya, nilai Fachrul rendah pada poin-poin ini.
Indonesia Political Opinion (IPO) bahkan menyebut Fachrul sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ini berdasarkan survei yang digelar terhadap 1.600 responden pada 10 sampai 31 Januari 2020.
“27 persen responden menyatakan menag memiliki kinerja yang buruk," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, Rabu (12/2/2020).
Menurut Publik, kata Dedi, sepanjang triwulan pertama ini Fachrul tidak memiliki agenda yang jelas, membuat gaduh, dan mengutarakan ide kebijakan yang tidak substansial.
Akhirnya ada 32 persen responden yang memandang Fachrul layak diganti. “Kementerian Agama tidak sesuai dengan latar belakang Fachrul. Kondisi ini dipertegas dengan tingkat kepercayaan publik pada Kemenag yang juga rendah,” tambah Dedi.
