Jakarta NAWACITA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan mengganti jabatan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang saat ini dipegang oleh Laksamana Muda (Purnawirawan) Willem Rampangilei.

Tokoh pengganti yang dipersiapkan adalah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengatakan, penggantian kepala BNPB masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 8/2008 tentang BNPB.

"Bisa nanti BNPB itu seperti SAR di bawah Menko Polhukam. Jadi, tidak harus semuanya di bawah presiden," kata Moeldoko ditemui di Bina Graha, Jakarta, dilansir dari Antaranews.com, Kamis (3/1)

Moeldoko menjelaskan, pertimbangan pengalihan pertanggungjawaban itu dilakukan atas dasar efektivitas koordinasi. Jelasnya, pemerintah telah mengevaluasi kedudukan badan yang mengatasi mitigasi bencana tersebut.

Di kemudian hari, teknis kerja BNPB dapat diarahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada saat proses rehabilitasi bencana. Selain itu, ujar Moeldoko, rencana penggantian kepala BNPB dilakukan dengan mempertimbangkan penyegaran organisasi.

"Ya hampir semuanya tahu lah 'track recordnya' Pak Doni (Doni Monardo) kan bagus, banyak inisiatif," jelas Moeldoko mengenai calon Kepala BNPB.

Untuk diketahui, posisi kepala BNPB adalah posisi untuk personel sipil sehingga jika ada personel militer aktif menjabat di posisi itu, dia harus alih status.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dirinya tak tahu urgensi pergantian jabatan Kepala BPNP tersebut.

Senada dengan Moeldoko, Sutopo juga mengatakan, keputusan dan pertimbangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala BNPB sepenuhnya berada di tangan presiden. Sebabnya, jabatan itu setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun dikatakannya, pergantian Kepala BNPB tak akan mengganggu proses penanggulangan bencana yang bertubi-tubi melanda belakangan ini.

"Saya rasa tidak, karena selama ini sudah kita lakukan dengan baik," kata Sutopo di Jakarta, Rabu (2/1).