NAWACITAAPOST.COM - Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menilai Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) tidak mampu melindungi kaum buruh dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi. Ia meminta keduanya mundur sebelum situasi semakin memburuk.
"Kami meminta Menteri Yassierli dan juga Wamen Noel segera mundur karena gagal melindungi nasib kaum buruh kita dari berbagai ancaman PHK yang terjadi belakangan ini," ujar Adi Kurniawan dalam keterangan tertulis, Senin (03/03/25).
Adi menilai bertambahnya jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, PHK bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun pemerintah semestinya mampu belajar dari pengalaman dan meniru kebijakan negara lain yang sukses melindungi tenaga kerja mereka.
"Seharusnya mereka berdua itu belajar dari sejarah dunia ketenagakerjaan kita. Juga belajar dari sejumlah negara yang berhasil membangun buruh kita menjadi buruh yang berhasil membantu negara dalam menggerakkan roda perekonomian. Jika begini saya yakin situasinya bakal semakin ruwet karena jumlah pengangguran yang semakin meningkat," kata Adi.
Ia juga mengkhawatirkan dampak politik dari gelombang PHK yang terus meningkat. Menurutnya, kegagalan dalam menangani persoalan buruh dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya berimbas pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Menurut saya ini persoalan serius yang harus disikapi dengan serius. Kita tidak ingin mengatakan kalau kegagalan ini adalah kegagalan Prabowo sebagai presiden dalam melindungi kaum buruh kita. Kita masih berpikir bahwa ini adalah kegagalan menteri dan juga wamennya dalam melakukan pencegahan terhadap kaum buruh dari ancaman PHK. Situasi ini bisa berdampak pada kepemimpinan Prabowo karena bisa memicu kemarahan kaum buruh dan masyarakat," tambahnya.
PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah merumahkan lebih dari 10 ribu pekerja setelah secara resmi dinyatakan berada di bawah kurator pada Sabtu (01/03/25). Gelombang PHK juga melanda industri manufaktur lainnya, termasuk PT Yamaha Music Product MM 2100 di Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di kawasan Pulo Gadung yang berencana menghentikan operasionalnya pada akhir Maret 2025, berdampak pada 1.100 pekerja.
Selain itu, PT Sanken Indonesia, sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang, akan menutup pabriknya pada Juni 2025. Namun, pabrik elektronik dan alat rumah tangga yang dikelola PT Sanken Argawidja di Tangerang masih beroperasi.
Di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) di Karawang juga telah menghentikan operasional pabrik kimia dan seratnya sejak November lalu. Kondisi ini semakin memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia.
