NAWACITAPOST.COM - Peringatan Hari Ulang Tahun Kemenkumham 2023 berbeda pada tahun sebelumnya. Acara digelar di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2023 turut menghadirkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai Inspektur Upacara.

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemenhunham 2023 ini mengusung tema Kemenkumham Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju.

Dengan tema tersebut diharapkan menjadi semangat dalam meyakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perhelatan Upacara Hari Kemenkumham Tahun 2023 dilaksanakan secara serentak di 33 Provinsi.

Upacara Hari Kemenkumham Tahun 2023 di Jawa Barat ini melibatkan sebanyak kurang lebih 600 pegawai terdiri dari seluruh Pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar dan Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat.

Turut hadir Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pinisepuh Pengayoman, Stakeholder dan Tamu Undangan lainnya.

Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menyampaikan Pada beberapa saat lalu.

"Kita telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Ini menegaskan bahwa kita semua profesional dalam bekerja," tulis Menkumham R.I Yasonna H. Laoly.

Dalam keterangannya, Menkumham juga telah berhasil meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, nomor 2 (dua) dari total 84 (delapan puluh empat) Kementerian/Lembaga serta mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada 4 Agustus 2023 lalu, 14 (empat belas) kali.

"Suatu pencapaian yang luar biasa. Saya harapkan tahun depan kita harus dapat meraih untuk yang ke 15 (lima belas) kalinya, jika Tuhan mengizinkan kita akan meraih Piala Emas. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kita telah akuntabel," ujarnya.

Untuk informasi, perjalanan Panjang Kemenkumham tidak lepas dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949).

Selanjutnya, pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968), masa Orde Baru (1968-1998) dan masa Reformasi (1998- sekarang).

Dari awal pembentukan Kementerian sampai dengan saat ini telah dipimpin sebanyak 42 Menteri serta telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nomenklatur. (****).