NAWACITApost.com – Kakanwil Kemenkumham Papua yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhammad Mufid membuka secara langsung kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Reformasi Hukum yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada Kamis, (10/08/2023).
FGD ini dihadiri oleh seluruh Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Dalam arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM papua yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhammad Mufid menyampaikan tujuan dari FGD ini untuk proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran serta tidak berbenturan dengan regulasi yang ada ditingkat atas.
"Saya harap peran dari Bidang Hukum di masing-masing daerah dapat memonitoring semua pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan, jangan ada lagi yang mengabaikan dan harus tepat guna dan tepat sasaran," ungkap Mufid.
Selain itu juga Muhammad Mufid menjelaskan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso dibidang reviu terhadap berbagaai Peraturan Perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
-
Diakhir sambutan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerja sama seluruh Setda di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Turut hadir Kepala Divisi Administrasi Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pemasyarakatan Endang Lintang Hardiman, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Habel Way, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Catherian Viodolorin Picauly, Pejabat eselon IV, JFU/JFT Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.