Serang, NAWACITAPOST.COM –Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP provinsi Banten HEPI Syafari, ST. Mengatakan bahwa Tambang Ilegal yang berada di Curug Bonteng Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten yang telah beroperasi kurang lebih 3 (tiga) Tahun yang di operasikan oleh CV Dosefa Raja Karya/Amar adalah ilegal karena belum memiliki ijin.
Kemudian hasil rekomendasi tersebut dipastikan lagi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Banten melalui Kepala bidang penegakan perundang-undangan Ade Syarief Hidayatullah, S.STP dengan berkoordinasi dengan beberapa OPD antara lain DPMPTSP dan ESDM provinsi Banten dan juga langsung turun kelapangan guna mengecek lokasi tambang tersebut dan mengatakan bahwa sudah cukup bukti untuk melakukan penindakan atau penegakan perundang-undangan.
Akan tetapi, selang beberapa hari setelah itu Ade Syarief menyampaikan bahwa di lokasi tambang tersebut dia telah bertemu dengan salah seorang anggota Grup 1 Kopassus Berinisial Y yang bertugas di Batalion 11, dan telah melakukan komunikasi yang baik terkait kegiatan Ilegal tersebut.
Kemudian pada awal bulan Juli 2023 kembali memanggil sejumlah Awak Media di kantornya dan menyampaikan melalui PPNS nya bahwa bukan hanya ini saja yang mereka urus sebagai tugas utama akan tetapi masih banyak pekerjaan yang lain.
Meskipun sudah jelas didalam tugas pokok dan fungsinya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja wajib menertibkan segala bentuk usaha yang tidak memiliki ijin sesuai dengan peruntukannya, namun hal ini seperti tidak berlaku untuk Satpol-PP Banten, karena meskipun banyak laporan masyarakat terkait usaha Ilegal seperti tambang ilegal dan sejenisnya namun setelah mereka bertemu dengan pihak pengusaha, maka semuanya dianggap telah selesai.
Patut dipertanyakan, apakah sikap tugas yang dilaksanakan oleh Satpol-PP provinsi Banten ini yang dari awal tegas namun kemudian lunak, apakah karena ikut kecipratan akan hasil dari kegiatan ilegal tersebut?.(**)