Bandung, NAWACITAPOST.COM – Bertempat di ruang kerja Kepala Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Kabid HAM Hasbullah Fudail didampingi Kasub Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari menerima kunjungan rombongan Bagian Hukum Pemerintah Kota Sukabumi dipimpin Tika Sartika SH (Analisis Hukum) dan Hamzah (Pelaksana) bersama Staf Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi di Kanwil Kemenkumham, Rabu, (28/12/2022).
Baca Juga : Karoren Bersama Pimti Kemenkumham Jabar Monitoring Fasilitas Kemenkumham Jabar dan UPT Kanim Bandung, Rutan Bandung dan Lapas Banceuy
Kunjungan ini dalam rangka kordinasi dan diskusi berbagai program di daerah dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi Bidang HAM seperti program Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham 2021-2025) dan Kabupaten Kota Peduli HAM serta pembinaan Hukum dan HAM pelajar melalui FPSH HAM. Sebagaimana tahun tahun sebelumnya, pemerintah Kota Sukabumi senantiasa menjadi mitra terbaik dan selalu menjadi juara serta memperoleh penghargaan dalam berbagai event Kanwil Kemenkumham. Dalam momentum hari HAM sedunia tahun 2022, pemerintah kota Sukabumi tidak mendapatkan penghargaan apapun dari Kementerian Hukum dan HAM padahal sebelumnya senantiasa ada.
-
Dalam pengantarnya Hasbullah Fudail menyampaikan optimisme kolaborasi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah kabupaten, kota serta provinsi Jawa Barat akan lebih baik dan meningkat. Hal didasari pertimbangan bahwa besok hari Kamis, 29/12/2022 akan ada serah terima pejabat baru sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat ke Dr.Andi Taletting Langi, S.IP.,SH.,M.Si.,M.Phil dengan latar belakang pegawai Unit Pusat (Direktorat Jenderal HAM) dengan pendidikan mumpuni S3 serta masih muda, menggatikan pejabat sebelumnya Heriyanto SH. MH, yang memasuki purnabakti/pensiun bulan Desember 2022.
Berbagai kendala di lapangan serta masukan disampaikan ibu Tika dan Hamzah, seperti menyangkut keterbasan SDM dan anggaran dalam membantu mengumpulkan data yang diminta dalam program Ranham dan Kabupaten Kota Peduli HAM, termasuk belum adanya transparansi penilaian yang dilakukan di pusat serta perlunya pendelegasian pengisian pemgiriman data dari Kanwil ke kabupaten kota secara langsung seperti pengisian Aksi HAM.