Jakarta, NAWACITAPOST.COM – PPNS merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : Konsultasi DPRD Pangandaran dengan Kanwil Kemenkumham Jabar Bantu Proses Pengesahan Perda Pelarangan Miras
Jumlah PPNS Yang terdiri dari 62 orang yang hadir secara langsung dan 302 secara daring dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pengawas Obat dan MakananPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, di Hotel Mercure, Ancol pada Kamis, (08/12/22).
-
Dari sekian banyak penyidik yang dilantik terdapat 2 PPNS Kekayaan Intelektual yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) yaitu, Aditya Amarullah dan Hafni Zanna Dewi.
-
''PPNS ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada seorang PPNS maka diperlukan pengakuan secara hukum (de jure) dan pengakuan secara kenyataan atau pada prakteknya (de facto),'' kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar.
''Dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system) peran aparatur penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan,'' ujarnya.