Jayapura, NAWACITAPOST.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Papua menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan dan Daftar Alokasi Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2023.
Baca Juga : Kadivmin Kemenkumham Papua Raih Peringkat II dalam PKN II Angkatan XXIII
Acara ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Papua dalam hal ini di wakili oleh Kepala Subbidang Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Viktor Lucky Maturbongs. Kegiatan ini di laksanakan di Aula Lantai 8 Gedung Keuangan Negara Jayapura
Jalan Ahmad Yani No.8 Kota Jayapura.
Kegiatan di awali dengan sambutan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Provinsi Papua Drs Burhani AS., M.M menyampaikan data total alokasi APBD untuk Provinsi Papua yang mana telah di bagi dalam tiga provinsi baru yakni provinsi Papua Selatan dengan total Dipa 1,74 Triliun, Provinsi Papua Tengah Total Dipa 1, 62 Triliun, Provinsi Papua Pegunungan Total Dipa 1,30 Triliun dan Provinsi Papua Total Dipa sebesar 9,25 Triliun merupakan alokasi DIPA satuan kerja kementrian/lembaga lingkup dari Provinsi Papua dan tiga provinsi baru dengan alokasi dana tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Pelaksanaan penyerahan Dipa Tahun 2023 di laksanakan dengan maksud percepatan anggaran, menetapkan pejabat perbendaharaan, menyusun rencana kerja untuk mengakselerasi percepatan ekonomi dan meningkatnya pendapatan masyarakat di tanah yang kita cintai ini tanah Papua," ujar Burhani Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua.
-
Sementara itu Gubernur Provinsi Papua dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE.,MM dalam sambutannya mengatakan, pemerintah provinsi dan daerah segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. tanpa adanya keterlambatan.
Agar dipersiapkan dan direncanakan dari sekarang kegiatan yang menjadi prioritas, untuk adminitrasi lelang dan sebagainya di Januari 2023 itu sudah ada kegiatan dilakukan.
Ridwan berharap DIPA Petikan dan TKDD Tahun 2023 yang telah diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam pemenuhan ekonomi di Provinsi Papua.
“Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKDD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran,” jelas Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumahsukun.
-
Ditambahkan olehnya, “Sesuai dengan arahan Presiden bahwa untuk mencapai keberhasilan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena semua sektor memiliki keterkaitan. Untuk itu diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertikal kementerian/lembaga, dan seluruh pihak terkait," tutur Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumahsukun Mewakili Gubernur Provinsi Papua.
Kegiatan diakhiri dengan dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Gubernur Papua Dalam Hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua serta Pj. Walikota Jayapura serta di lanjutkan dengan Penyerahan Dipa kepada pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertikal kementerian/lembaga yang ada di provinsi Papua dan di akhiri dengan sesi foto bersama.