RIAU -NAWACITAPOST.COM - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Luncurkan dana sebesar kurang lebih hampir Rp 30 Miliar dalam rangka mensukseskan Program Prioritas Presiden RI Joko Widodo untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menanam berbagai pohon diwilayah berbukitan-gunung sehingga tidak longsor atau Erosi juga untuk kesejahteraan masyarakat.

Program RHL tersebut Anggaran APBN Tahun 2019-2021 RHL Hutan Bukit di beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Rokan IV Koto, diduga gagal, diduga sarat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun ke Rohul, sepertinya dinilai Aparat Penegak Hukum di Riau Tak Sanggup Menelisik-Melidik Dugaan kerugian keuangan negara di Proyek Nasional tersebut.

Proyek penanaman pohon dikerjakan PT Inhutani IV anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan Pengawasan
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan (BPDASHL-INR), Direktorat Jendral (Dirjen),Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) bersama dengan pemangku kawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah.

Demikian hasil penelusuran Media ini bersama salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat beberapa bulan ini, sembari mengambil foto, Vidio lokasi penanaman pohon tersebut,

Terlihat ada satu-dua- puluhan pohon tersebut ditanam dari pinggir jalan namun ada yang sudah mati, seperti tidak ada pemeliharaan, ada pembiaran begitu saja.

Adapun yang ditanam itu, Tanaman Pokok (Petai, Jengkol, Durian, Matoa, Karet, Duku, Kayu Putih) dan Tanaman sela (Serai Wangi dan Kopi). Untuk tanaman sela ditanam dengan komposisi 25 persen dari tanaman pokok. Penanaman menggunakan pola Agrofonestry dengan jumlah tanaman sebanyak 400 pokok/hektar.

Dijelaskan masyarakat yang enggan disebutkan namanya, lokasi programnya penghijauan RLH itu, untuk paket II, di blok IV Koto Ruang 300 hektar, blok II Cimpang Kiri Hilir 300 hektar, blok III Cimpang Kiri Hilir 300 hektar, blok IV Cimpang Kiri Hilir 300 hektar. Paket V blok Cimpang Kiri dan Kanan 200 hektar, blok Cimpang Kanan 300 hektar dan blok I Cimpang Kiri 300 hektar.

"KPK dari Jakarta baru bisa terungkap, kalau ada yang laporkan pun itu pak, saya tak yakin bisa diungkap dugaan kerugian negara pada proyek RHL di Kecamatan Rokan IV Koto tersebut," kata Warga bercerita Sabtu (16/7/2022).

Hingga berita ini ditayang, para pihak belum ada yang bisa dikonfirmasi. Media ini akan terus berupaya untuk melakukan karilifikasi, wawancara dan secara surat.
Berita bersambung.

Editor Fahrin Waruwu