NAWACITAPOST.COM - Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya resmi dilantik sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024-2027, kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan pejabat Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKWN) Periode Tahun 2022 – 2025.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar S.H., LL.M bertempat di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, pada Rabu (18/9).
Usai dilantik Ilham menyampaikan selain dirinya, terdapat 5 (lima) anggota MPW yang dilantik dari Sumatera Selatan, yakni Kadivyankumham Kanwil Kemenkumham Sumsel Ika Ahyani Kurniawati, dan Kabid Hukum, Misnan, S.H yang merupakan dari unsur pemerintah.
Kemudian dari unsur Notaris Juhaidi, S.H dan Kartika, S.E., S.H., M.H., M.Kn, Sedangkan dari unsur akademisi Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
Baca Juga: Diskusi Strategi Kebijakan Kemenkumham Sumsel, Bahas Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan WBP
Ilham Djaya menyebut Majelis Pengawas Notaris nantinya berperan melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.
Sementara dalam sambutannya, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar S.H., LL.M mengatakan memasuki era sekarang ini notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, menunjukkan sebagai profesi atau pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat, yang artinya sama dengan pemerintah.
Oleh karena itu, Notaris harus selalu bersama-sama dengan pemerintah. "Notaris harus memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah yang memiliki satu tujuan untuk memberikan pelayanan," katanya.
Cahyo menyampaikan hal tersebut selaras dengan pesan Menkumham, agar kita semua menjaga sinergitas, kolaborasi, dan kekompakan itu.
Baca Juga: Kemenkumham Sumsel Fasilitasi Pembentukan Raperda Penyandang Disabilitas yang Berbasis HAM
Karena menurutnya, tantangan kedepan merujuk pada cita-cita bangsa adalah menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perjuangan harus dari segala lini, mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, hingga peran swasta.
"Kita harus bekerja sebaik-baiknya, berkolaborasi, tidak saling sikut-menyikut, sehingga negera kita dapat memenangkan persaingan global, khususnya di sektor bisnis dan swasta", ujar Dirjen AHU.
Cahyo meminta, para MPW dan MKNW harus memberikan contoh yang baik bagi para notaris-notaris di wilayah, terutama dalam menerapkan standar-standar yang ada.