NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM menggelar kegiatan Diskusi Publik terkait Strategi dan Evaluasi Kebijakan dengan tema "Analisis Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM".
Acara ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah dan dihadiri oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim, beserta perwakilan Mahasiswa dari beberapa Universitas antara lain UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Diskusi ini dilaksanakan secara hybrid (langsung dan vitual) dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkumham Kaltim untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi Kemenkumham dalam melakukan analisis Strategi Kebijakan Implementasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Kaltim Dorong Notaris Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kegiatan dimulai dengan laporan oleh Kepala Kantor Wilayah, Gun Gun Gunawan. Dalam laporannya, Gun Gun Gunawan mengungkapkan bahwa Diskusi Publik terkait Analisis Strategi Kebijakan Implementasi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 dilaksanakan guna meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran HAM sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang adil, berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, dan proporsional.
"Melalui kegiatan diskusi ini kita harapkan penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran HAM dapat tepat sasaran dan dipertanggung jawabkan secara hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Gun Gun Gunawan. (Red. Humas Kanwil Kaltim).