Kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undagnan (Ditjen PP) ini diikuti oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, Kadiv Administrasi Jusman, Kabid Hukum Deni Kristiawan, KasubbidFPPHD Ahmad Shohib, dan JF Perancang Kanwil Jateng.
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat 3 Huruf F Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintahan No 17 Tahun 2020 bahwa salah satu tugas instansi pembina perancang peraturan perundang-undangan adalah menyusun kurikulum pelatihan fungsional perancang.
Menurut Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Nuryanti Widyastuti, hal itulah yang mendasari terselenggaranya forum pagi ini.
Ia menjelaskan bahwa sebagai unit pembina, Ditjen PP saat ini telah menyusun rancangan Permenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang. “Rancangan telah selesai dilakukan penyelarasan pa
da 9 Desember lalu, saat ini sedang tahapan tanda tangan Bapak Menteri dan segera diundangkan,” Kata Nuryanti dalam sambutan pembukaannya.
Nantinya kurikulum tersebut akan digunakan pada saat akan memasuki atau mengikuti diklat penjenjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Forum ini juga dimaksudkan mewujudkan koordinasi, integrasi, dan kesepahaman persepsi pembentuk peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga lainnya termasuk Pemerintah Daerah.
Harapan dari terselenggaranya forum ini adalah meningkatkan pengembangan karir dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab dan wewenang Perancang dalam pembentukan peraturan dan instrumen hukum lainnya.
Selain dari internal Kemenkumham, kegiatan ini juga diikuti oleh instansi lain seperti Ombudsman dan juga Biro Hukum Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Simak informasi menarik lainnya di Youtube NAWACITA TV
https://youtu.be/0Ao5rskxczs