Dengan menerapkan Protokol Kesehatan, Kegiatan yang digelar pada Rabu pagi itu turut dihadiri oleh sejumlah peserta kegiatan maupun tamu undangan juga Narasumber diantaranya yaitu dari Dewan Kesenian, Dewan Adat, Seniman se-Sorong Raya serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas terkait juga para Akademisi dari (Universitas Terbuka, Unimuda, Unvic, Universitas Nani Bili).
Jalannya kegiatan diawali dengan penyampaian laporan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Bidang Pelayanan Hukum, Yulius Manurung dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus dibukannya kegiatan tersebut secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara.
Baca Juga : 57 Eks Pegawai KPK Dirikan IM57+ Institute
Tak hanya sekedar tema yang diusung pada kegiatan tersebut, dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan beberapa hal penting terkait tema tersebut, salasatunya yaitu kesadaran dan peran serta Masyarakat dari berbagai elemen juga pemerintah Khususnya di Wilayah Papua Barat dalam melakukan Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang berasal dari kearifan lokal Khusus di Wilayah Sorong Raya.
Baca Juga : Harga BBM Turun Per Oktober, Simak Daftarnya
“Peran serta pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat di Kota Sorong dalam menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual Komunal sangat penting dilakukan”. Tutur Slamet.
Lebih lanjut Kakanwil juga menyampaikan bahwa Sinergitas bersama diantara semua pihak menjadi modal dasar perlindungan dan pelestarian budaya juga meningkatkan daya kelola masyarakat daerah dan pada akhirnya akan mendorong kemajuan kesejahteraan dan perekonomian daerah itu sendiri.
“Kanwil Kemenkumham Papua Barat akan selalu mendampingi dan besinergitas dengan Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta kepada Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi dalam pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat atau kelompok tidak mampu di Kota Sorong”. Ungkapnya.
Slamet juga memaparkan bahwa hingga Tahun 2021 ini, KI komunal yang berasal dari Provinsi Papua Barat yang tercatat pada Ditjen KI Kemenkumham RI sebanyak 18 Pencatatan Inventarisasi KIK Komunal.
Dengan tercatatnya KI Komunal yang dimiliki oleh masyarakat khususnya masyarakat adat akan memberikan nilai positif dan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki. Kakanwil berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendaftaran KI Komunal yang terdapat dan dimiliki secara komunal di Kota Sorong.
Selain beberapa Hal terkait Kekayaan Komunal (KI) yang disampaikan oleh Kakanwil, Penjelasan maupun mekanisme Proses Pendaftaran KIK lebih lanjut dijelaskan oleh Narasumber dari Ditjen KI yang dihadirkan secara daring melalui Zoom meeting yakni Kepala Seksi Inventarisasi KIK dan Perpustakaan, (Laina S. Sitohang). Melalui materi yang di paparkan oleh narasumber kegiatan tersebut juga turut dilakukan dengan diskusi serta tanya Jawab terkait dengan KIK oleh para Peserta kegiatan.
Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pagi itu turut juga dilakukan dengan kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan Universitas Terbuka (UT) dalam rangka peningkatan SDM Kanwil melalui Pendidikan Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2). Serta juga dilakukan dengan Adendum pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan hukum gratis kepada orang miskin terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yakni Perhimpunan Bantuan Keadilan dan kemanan Kota Sorong, dan Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia Kota sorong.
Emrick
Simak informasi menarik lainnya di Youtube kami !
https://youtu.be/DhJb96l7J74