NAWACITAPOST.COM - Kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2024 berlanjut Selasa (23/01/2024).
Kegiatan ini yang sudah berlangsung sejak Senin ini diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Tata Usaha/Operator RKA-K/L di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
Lanjutan acara Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Wilayah dan UPT ini, bertempat di Ruang Serba Guna Ismail Saleh, Kanwil Kemenkumham Riau menyelenggarakan lanjutan pada hari kedua.
Dimana pada hari kedua ini sebagai Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Bona P. Purba dengan moderator Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Rizal didampingi Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Nobelman P. Siringoringo dan jajaran Sub Bagian Program dan Pelaporan juga turut mengikuti kegiatan ini.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 22 dan 23 Januari 2024. Pada hari pertama, peserta mengikuti materi terkait dengan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana dengan dua orang narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Welman yang memaparkan terkait Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Konstruksi Bangunan Gedung dan Penata Bangunan Gedung dan Permukiman serta Deko Fahruzil dengan paparan mengenai Standar Harga Satuan Bangunan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN).
Dalam kesempatan tersebut Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau Bona P. Purba memaparkan materi mengenai Upaya Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Dalam paparannya, Bona P. Purba menjelaskan beberapa diantaranya mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
"BPKP sebagai Pembina SPIP, Pengadaan Barang/Jasa, Tugas dan Kewenangan PA/KPA, Tugas Pokok dan Kewenangan PPK, Rencana Umum Pengadaan dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa," ujarnya.
Baca Juga : kakanwil-kemenkumham-riau-
Ditempat yang sama, Kakanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir memberikan penegasan kepada PPK dan Pejabat Tata Usaha agar dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal sehingga diharapkan apa yang menjadi paparan narasumber menjadi informasi penting dalam rangka Pengendalian Belanja Modal, baik Anggaran Biaya Tambahan tahun 2024 maupun Belanja Modal tahun 2025.
Di akhir kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
Sebelum menutup kegiatan Kepala Bagian Program dan Humas, Ibnu Rizal menyampaikan kata-kata penutup.
“Bangun komunikasi antara satu sama lain dan juga dengan berbagai sektor sehingga kita menjadi tau hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Hari ini menjadi langkah awal bagi satker untuk mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana,” tutup Ibnu Rizal.
Sumber Kemenkumham Riau