NAWACITApost.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Pabar didampingi Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Umum, Kasubbag Kepegawaian, RT, dan TU dan jajaran mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM yang dilaksanakan di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan. pada hari Minggu (26/11/2023).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh seluruh pimpinan tinggi BPSDM Hukum dan HAM RI, para Sekretaris unit utama, para Kepala Biro Sekretariat Jenderal, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi se-Indonesia besertanya.
Kegiatan di Minggu siang tersebut diawali dengan pengarahan yang disampaikan oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Maulidi Hilal, Bc.I.P., S.H., M.Si., yang pada intinya menjelaskan mengenai mekanisme kegiatan dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si., yang menegaskan pentingnya pengembangan potensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin profesional, terampil dan akuntabel, walaupun dengan segala keterbatasan harus mampu mencari solusi untuk mencapai kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly berkesempatan membuka kegiatan Rakor ini. Yasonna dalam sambutannya mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu tumpuan penggerak suatu organisasi, maju mundurnya suatu organisasi bertumpu pada bagaimana pengembangan dan pengelolaan SDM yang ada.
“Jika pengembangan SDM tidak menjadi prioritas maka bangsa ini akan mengalami kemunduran, hal ini akan menjadi ancaman serius dalam Pembangunan bangsa ini. SDM Unggul Indonesia Maju menjadi Visi Presiden Joko Widodo, hal ini berkaitan erat dengan menghadirkan suatu SDM yang unggul guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutur Yasonna.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan mekanisme sidang pleno yang masing-masing komisi diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan diakhir rakor evaluasi capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM. Komisi I terkait pelatihan Tahun 2024, komisi II tentang usulan rencana aksi perubahan BPSDM tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kompetensi insan pengayoman secara keseluruhan dan menjadikan Kemenkunham semakin PASTI, dan rekomendasi peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan yang disampaikan oleh komisi III.
Sebelum kegiatan penutupan, peserta menandatangani komitmen bersama penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM Hukum dan HAM.