NAWACITApost.com – Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan & Kebudayaan Papua Selatan Menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Papua Selatan, Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si resmi membuka kegiatan sosialisasi Layanan Apostille Kemenkumham RI Kantor Wilayah Papua, di Merauke pada Kamis, (19/10/2023). Kegiatan ini di gelar bertempat di Ball Room Hotel Sunnyday Inn Merauke.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Kanwil Kemenkumham Papua) gelar sosialisasi layanan apostille sebagai sarana Penyebaran Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam rangka menyukseskan program pemerintah pada proses legalisasi konvensional yang semula panjang menjadi lebih singkat, cepat dan murah.

Sebelumnya dalam sambutan Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si mengungkapkan kegiatan ini untuk memastikan Layanan AHU terkait Apostille yang masih relatif baru, dapat dipahami sehingga layanan tersebut mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Papua Selatan.

Anthonius Ayorbaba menambahkan Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui satu instansi, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Competent Authority atau otoritas yang berwenang.

Melalui kegiatan Apostille ini, Kakanwil berharap layanan kepada masyarakat lebih cepat dan mudah, juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Papua Selatan terkhusus bagi lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan fokus pada Para Tenaga Pengajar di Papua Selatan.

"Jadi Kegiatan ini jangan hanya seremoni saja namun bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan dapat dirasakan dengan cepat," ungkap Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil sampaikan bahwa saat ini Kementerian Hukum dan HAM Papua tidak henti-hentinya melakukan upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang prima, salah satunya berupaya dalam penyederhanaan rantai birokrasi. Adapun Data permohonan Apostille melalui Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 112.938 pemohon dan di Papua mencapai 66 Permohonan.

Kegiatan yang akan digelar sehari ini diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan cita-cita Pemerintah dalam penyederhaaan rantai birokrasi terutama terkait apostille. Menurut Kakanwil, Apostille sebagai Penyederhana Rantai Birokrasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait Apostille di Wilayah, sebagai sarana penyebaran informasi layanan AHU, juga menjadi sarana diskusi, sosialisasi dan inventarisasi terkait apostille.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya mengatakan Kami mempunyai program membuat Rancangan Peraturan Gubernur khusus untuk Peningkatan Pendidikan di Papua Selatan yang mencakup keseluruhan lini kehidupan Guru, murid, fasilitas sekolah, guru dan orang tua. Wajib menyekolahkan seluruh anak-anak Papua Selatan. Tegasnya Ke depan akan ditetap menjadi Perda, kesempatan ini mohon dukungan dari Kanwil Kemenkumham Papua dalam memberikan masukan dan dukungan dari Rancangan Pergub yang sedang berproses yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.

Pembangunan Pendidikan bagi Papua Selatan didorong untuk peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan sebuah Regulasi memajukan Daerah Otsus dengan fokus pendidikan pada anak asli Papua. Pendidikan ini bukan semata-mata dipikirkan Pemerintah saja tapi juga orang tua dan lapisan Masyarakat yang dibutuhkan perhatian khusus Pemerintah. Mari kita sama-sama berpikir untuk membangun Dunia Pendidikan dengan bersama mendukung program Pemerintah untuk mendukung kemajuan Pendidikan.

Menurutnya kegiatan Sosialisasi Apostille hari ini bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menghadirkan Kepala Sekolah dan Para Guru untuk memahami sebuah terobosan Inovasi dari AHU berkaitan pengurusan Apostille di Papua, sehingga tidak susah lagi anak-anak kita yang mengambil Pendidikan diluar Negeri dan tidak mendapat kesulitan dalam pengurusan Dokumennya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Papua, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Habel Way dan Kasubag Layanan AHU, Mohammad Ilham. Peserta sebanyak 30 orang, yang terdiri dari: Organisasi Pemerintah Daerah terkait, Kepala Sekolah dan Para Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Turut hadir dalam pembukaan, diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhamsyah, Sekretaris Dinas P& P dan para pejabat Administrator dan Pengawas di bidang Yankum