NAWACITApost.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan terinci atas kinerja manajemen Pemasyarakatan periode Tahun Anggraan 2020 sampai dengan semester I 2023 di Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Papua Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Pabar, Taufiqurrakhman Turut hadir mengikuti Entry Meeting secara daring didampingi Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dannie Firmansyah beserta jajaran di Ruang Reformasi Birokrasi Kanwil.
Pemeriksaan Terinci ini merupakan lanjutan atas Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan BPK RI pada Satuan Kerja Pemasyarakatan di 3 (tiga) Kantor Wilayah yakni Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Bali pada Juli-Agustus 2023 lalu.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesdirjenpas) Heni Yuwono, menyambut baik pemeriksaan atas Manajemen Pemasyarakat yang dilakukan oleh BPK RI, dan berharap mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Ditjen Pemasyarakatan untuk menuju instansi yang berintegritas dan berwibawa, ungkapnya.
Sarjono selaku Kepala Auditorat I.B BPK RI yang juga Wakil Penanggung Jawab I dalam Tim ini menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menilai apakah upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen Pemasyarakatan telah berjalan dengan optimal.
“Pemeriksaan manajemen pemasyarakatan pada Kemenkumham dan Instansi terkait lainnya akan meliputi 9 (sembilan) aspek, yang mengerucut menjadi 4 (empat) kunci utama”, tuturnya dalam Entry Meeting yang digelar di Ruang Rapat Saharjo, Ditjen Pemasyarakatan, Senin (18/09).
Empat aspek kunci itu antara lain Manajemen Populasi, Manajemen Teknologi Informasi, Manajemen Penyimpanan Basan dan Baran serta Manajemen Pembinaan dan Pembimbingan.
Sarjono berharap dalam pelaksanaannya, seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja Pemasyarakatan dapat terbuka dan menyiapkan data/informasi secara lengkap.
“Kedatangan kami bukan sebagai pemeriksa, melainkan dalam rangka identifikasi permasalahan dan hambatan yang dialami Ditjen Pemasyarakatan dalam Manajemen Pemasyarakatan yang pada akhirnya kita akan sama-sama mencari solusi terbaik yang bisa diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan," jelasnya.
