NAWACITApost.com  - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kanwil Kemenkumham Sumbar) menerima sertifikat hak pakai atas bidang tanah pada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Sertifikat diterima oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi yang didampingi Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi dan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin.

Satu sertifikat tanah yang berlokasi di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman diserahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Donna Savitri pada Kamis (27/8). Sementara itu, dua sertifikat tanah yang berlokasi di Kecamatan Talu, Kabupaten Pasaman Barat diserahkan pada Jumat (28/7) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman 1 Barat, Yunaldi.

Ketiga sertifikat ini ini diproses sebagai perwujudan program percepatan sertifikasi BMN Tahun 2023, sesuai surat nomor SEK.4-PB.03.03-3221 tentang Percepatan Pensertipikatan dan Perubahan Nama pada SHP Tanah BMN yang Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK). Pada surat dari Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kemenkumham ini, seluruh Kantor Wilayah diminta untuk segera melakukan proses perubahan nama pemegang hak pada sertifikat hak pakai menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kanwil Kemenkumham Sumbar terus berkoordinasi dan meminta konfirmasi kepada Kantor Pertanahan/Kanwil BPN setempat terkait tanah yang sudah diajukan permohonan perubahan nama pemegang hak pada sertifikat hak pakai namun belum terbit sertifikatnya.

Kepala Divisi Administrasi menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai yang juga merupakan upaya guna untuk mengamankan aset negara.

(Humas Kemenkumham Sumbar)