Bandung, NAWACITAPOST.COM – Bertempat di ruang kerja Bidang HAM Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari dan stafnya, menerima kunjungan kerja terkait kordinasi dan diskusi dari Kabupaten Cianjur hasil pengumuman Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM) tahun 2022, Selasa. 17/01/2023.
Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Fasilitasi UPT Kemenkumham Jabar melalui Sosialisasi Penyusunan LKjIP
Kunjungan ini dalam rangka menyampaikan hasil klarifikasi ke Dirjen HAM tentang penilaian KKP HAM yang pada tahun 2022 kabupaten Cianjur tidak mendapatkan apresiasi atas kinerjanya padahal kabupaten Cianjur sudah lebih dari 5 tahun berturut turut dapat penghargaan KKP HAM. Hal ini disampaikan Yudi Ismail, Jabatan Kasubag Layanan Bantuan Hukum dan Taufiq Ismail Fungsional Umum pada Bagian Hukum setda Kabupaten Cianjur.
Selain itu juga disampaikan bahwa Nilai Aksi HAM Kab Cianjur lebih tinggi dibandingkan dengan Kab Kota yang masuk kategori KKP HAM serta kurangnya transparansi nilai dari Ditjenham dan mengusulkan agar sebaiknya upload data dilakukan oleh kabupaten /kota langsung agar tidak menjadi beban kanwil seperti halnya Aksi HAM langsung oleh daerah masing-masing.
-
Dari hasil kunjungan kabupaten Cianjur ke Ditjenham masih menyalahkan kanwil terkait data yang tidak diupload, sedangkan sewaktu penguploadan staf bagian hukum Setda Cianjur diwakili pak Taufik menyaksikan langsung penginputan data ke aplikasi KKP HAM dan melihat sendiri 120 data diupload semua oleh Kanwil tanpa ada satupun yang ditinggalkan.
Sementara Hasbullah Fudail menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Cianjur ke kantor Wilayah Kemenkumham HAM Jawa Barat terkhusus ke bidang HAM untuk memberi beberapa masukan perbaikan mekanisme KKP HAM. Bahwa untuk tahun 2023 Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat akan berkolaborasi dengan kabupaten kota, agar KKP HAM provinsi Jaw Barat dapat mencapai minimal 15 kabupaten/kota. Untuk itu diminta kepada kabupaten kota agar bisa bersinergi secara maksimal.
