Bandung, NAWACITAPOST.COM – Pendekatan struktural dan kultural menjadi kunci sukses untuk program kedepan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian program HIV/AIDS di Indonesia guna mencapai tujuan 3 Zeros, melalui program CSS-HR (Community System Strengthening and Human Rights).
Baca Juga : Kemenkumham Jabar Ikuti Arahan Kepala Biro BMN Mengenai Persiapan Pengadaan Untuk Tahun 2023
Pendekatan struktural yakni dengan mengkolaborasikan berbagai program dengan melibatkan birokrasi di level Nasional seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga Kementerian Hukum dan HAM melalui regulasi yang bersipat top down. Semenatara pendekatan kultural yakni membangun berbagai jaringan dengan melibatkan unsur atau komunitas masyarakat dengan lebih bersifat batton up berupa partisipasi aktif.
Demikian disampaikan Hasbullah Fudail (Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jabar, dalam diskusi dengan Jaringan Indonesia Positip (JIP) NGO yang bergerak di program HIV AIDS) di ruangan Kerja Bidang HAM, Rabu, 12/10/2022. Hadir dari JIP yaitu : Wijil Anindyajati, Rivaldi, Irna Rosmawati, didampingi Tim dari Female Plus Bandung Deasy Astriani, Detti dan Anton Eka.
Dipilihnya bidang HAM sebagai sumber informasi oleh Jaringan Indonesia Positif karena dianggap lembaga pemerintah yang konsen untuk membantu program HIV AIDS di Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerhati HIV AIDS. JIP akan melaksanakan kegiatan “Review Efektifitas Kegiatan Advokasi Pada Tingkat Distrik” guna melihat sejauh mana proses advokasi yang telah dilakukan oleh para pelaksana program pada tingkat distrik.
-
Tujuan utama dari program CSS-HR adalah mengeliminasi epidemi HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2030. Di sisi lain terdapat juga tujuan khusus program ini, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme umpan balik dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi untuk meningkatkan layanan kesehatan agar lebih sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan di bawah rubrik layanan yang berpusat pada masyarakat dan untuk mengurangi hambatan terkait hak asasi manusia dan memungkinkan lingkungan yang kondusif yang akan mendukung akses kesehatan dengan meningkatkan intervensi multistakeholder tingkat nasional dan daerah dan memperkuat keterlibatan masyarakat
Hasbullah juga menyampaikan agar teman-teman NGO untuk tidak harus selalu bergantung dengan pendanaan dari kuar negeri, melainkan juga harus mengali potensi yang ada di masyarakat. Ibarat ketika kita sudah terbiasa makan ikan teri (kemampuan sendiri) suatu waktu dapat daging (donator luar negeri) maka kita syukuri . Jangan ketika tidak mempunyai dana lalu kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk hal hal kemanusian khsususnya membantu penderita HIV AIDS. Selain itu juga mengajak ke JIP agar bisa berkolaborasi di tingkat Kementerian khususnya Dirjen HAM serta kanwil seluruh Indonesia.
