Bandung, NAWACITAPOST.COM – Kemenkumham Jabar pagi ini (Kamis, 21/07/2022) melalui Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Suhartini dan seluruh Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan baik Ahli Pertama, Ahli Muda sampai dengan Ahli Madya mengikuti Launching Buku Virtual “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”.
Baca Juga : Sarat Prestasi, Kemenkumham Jabar Kembali Raih Penghargaan Bergengsi Kanwil DJPB
Ini merupakan output Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kegiatan ini dilakukan secara Hybrid Onsite dan Virtual melalui Aplikasi Zoom, mengingat angka kasus Covid-19 seiring waktu masih mengalami peningkatan di berbagai daerah.
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra dalam laporannya menyampaikan "Penyusunan buku ini telah dilakukan sejak Juni 2020 tetapi sempat terganggu dan terhambat dengan merebaknya Pandemi COVID-19, Alhamdulillah pada Juli 2022, buku ini bisa kita launching. Kegiatan ini diikuti sebanyak 333 peserta secara daring dan luring. Semoga buku ini bisa menjadi pedoman dan literatur resmi bagi para Penyusun Perancang Perundang-undangan di daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah."
-
Perwakilan JICA Mr. Yasui Takehiro dalam sambutannya menyampaikan suatu kehormatan bagi kami bisa bekerja sama Kementerian Hukum dan HAM R.I, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Kami berkomitmen akan terus bekerjasama dengan Kemenkumham R.I dan Mahkamah Agung R.I. semoga hal ini bisa menjadi jembatan untuk menciptakan hal yang lebih baik dimasa mendatang.
Perwakilan Kedutaan Besar Jepang Mr. Masami Tamura menyampaikan peluncuran buku ini merupakan peluncuran kedua yang kita laksanakan. Kerjasama ini telah dilakukan kedua negara mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2022. Buku ini bisa digunakan dalam bertugas dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga penataan iklim usaha dapat tertata dengan baik, semoga kerjasama Indonesia-Jepang kedepan bisa terus terjalin dengan baik.
Kegiatan Launching Buku Virtual ini, dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy. OS. Hiariej sekaligus membuka kegiatan ini. Eddy menyampaikan penyusunan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara menyeluruh oleh pusat, mengingat sering terjadi persepsi yang berbeda antar tenaga penyusun Perancang Perundang-undangan, maka dengan adanya Buku panduan ini bisa menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan sehingga, meminimalisir angka kekeliruan di lapangan. Kami harap buku ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas di masa mendatang.
