Labuan Bajo, NAWACITAPOST.COM – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Ibnu Ismoyo dan rombongan mengunjungi Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Target Kinerja Imigrasi di Kantor Imigrasi Labuan Bajo Tahun 2022, Rabu (23/03). Kedatangan rombongan dari Kanwil Kemenkumham NTT disambut dengan baik oleh para pejabat struktural Kantor Imigrasi Labuan Bajo.
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Labuan Bajo yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham NTT, I. Ismoyo dengan membahas mengenai target kinerja tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Penyampaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dari Sekretariat Jenderal.
Ismoyo dalam penyampaiannya bahwa pelaksanaan dan perencanaan target kinerja perlu disusun dengan baik, mulai dari material, dokumentasi serta ketepatan waktu juga berperan penting.
-
“Pelaksanaan target kinerja jika bisa dilakukan secepatnya, lebih awal lebih baik, agar tidak terburu-buru nantinya”, tegas Ismoyo dalam arahannya.
Kegiatan ini mencakup target kinerja yang bersifat umum, yakni substantif dan fasilitatif sehingga Kantor Imigrasi Labuan Bajo dapat memberikan kinerja yang terbaik sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam lingkup substantif, Kepala Divisi Imigrasi, Ismoyo menjelaskan mengenai M-Paspor, Cekal Online, SOPAP, LHI, Juklak SBK serta Perjanjian Kerja Sama antar instansi. Perlu dilakukan peninjauan dan implementasi SOPAP jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan SOPAP yang telah dibuat. LHI perlu dievaluasi dan dioptimalkan berdasarkan isu aktual atau tren terbaru yang sedang terjadi.
“Sebelumnya, LHI Kanim Labuan Bajo berada dalam posisi rendah, namun kami akan terus berusaha untuk dapat menjadi yang tertinggi”, ungkap Jaya Mahendra selaku Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam kesempatan yang sama, selaras dengan harapan Marciana Dominika Jone, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT yang optimis jika NTT akan maju dan menjadi yang terbaik kedepannya.
Pendampingan dan transparansi keuangan atau DIPA menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung akuntabilitas Kantor Imigrasi Labuan Bajo menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Perjanjian Kerja Sama dengan instansi lain juga memiliki dampak yang signifikan dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang lebih baik. Seperti yang telah dilaksanakan, Kantor Imigrasi Labuan Bajo telah melakukan kerja sama dengan beberapa media berita dalam rangka menyebarluaskan informasi keimigrasian kepada masyarakat.
Selain substantif, juga dibahas mengenai target kinerja bagian fasilitatif yang memuat IKPA, SMART, E-performance serta JFT.
Dalam kesempatan ini juga, Ismoyo memberikan apresiasi terhadap pengelolaan media sosial yang telah tertangani dengan baik hingga mendapatkan verifikasi akun resmi (centang biru) dijejaring sosial Instagram serta nilai ulasan google yang baik.
“Peran media sangat penting untuk pemajuan Kantor Imigrasi Labuan Bajo. Selain menginformasikan segala kegiatan yang dilaksanakan, perlu juga konten interaktif mengenai regulasi terbaru dan pelayanan keimigrasian, baik paspor maupun Izin Tinggal”, tambah Ismoyo.
Dukung Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
