Dorong Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Kanwil Kemenkumham NTB Lakukan Pendampingan Di Pulau Sumbawa

NAWACITAPOST.COM - Tim verifikator RB Kanwil Kemenkumham NTB hadir di Pulau Sumbawa, bertujuan untuk memberikan pendampingan Pemenuhan Data Dukung RKT-RB B09 dan evaluasi langsung kepada tim pokja dari UPT Se Pulau Sumbawa.

Tim Verifikator RB Kanwil Kemenkumham NTB yang dipimpin oleh I Made Sartana Dita selaku Kasubbag HRB TI beserta staf bertemu langsung dengan Tim Pokja masing-masing UPT se Pulau Sumbawa.

"Reformasi Birokrasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional,bersih,dan berkinerja tinggi serta dapat menjadi modal utama untuk mencapai good governance dan tata kelola pemerintahan yg baik. Dimohon kerja sama teman upt dalam pemenuhan data dukung, dan saat perbaikan mohon di respon cepat"

Pra Evaluasi RKT-RB B09 Tahun 2024 ini digelar dalam rangka mempersiapkan data dukung RKT-RB B09 agar dapat dipenuhi dengan baik oleh UPT.

Baca Juga: Perdana, 1.121 Pegawai Kemenkumham NTB Terima Sosialisasi Corpu oleh BPSDM Kumham

Tim verifikator RB Kanwil Kemenkumham NTB melakukan Pendampingan dan evaluasi data dukung kepada UPT Se Pulau Sumbawa, yaitu Rutan Kelas II Raba Bima, Kanim Kelas III Non TPI Bima,Lapas Kelas IIB Dompu, Lapas Kelas IIA Sumbawa, Rupbasan Kelas II Sumbawa, Bapas Kelas II Sumbawa, dan Kanim Kelas II TPI Sumbawa.

Dalam pelaksanaan Pra Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) periode B09 Tahun 2024 Satuan Kerja memiliki kendala dalam pemenuhan Data Dukung antara lain yaitu kurangnya SDM yang terdapat di Satuan Kerja masih kurang, belum adanya juknis dalam pemenuhan data dukung sehingga Tim Pokja Satuan Kerja masih kurang paham dalam membuat data dukung.

Di lain kesempatan Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar juga menegaskan pada jajarannya unuk meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemenkumham. "Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik"

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa RKT-RB merupakan parameter kinerja agar lebih terukur. "Reformasi Birokrasi harus cepat, akuntabel, serta memberikan dampak yang baik untuk masyarakat," ujar Parlindungan.