Padangsidimpuan, NAWACITAPOST.COM - Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM serta penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi, Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan Indra Kesuma, A.Md.IP., SH., MH beserta seluruh jajaran Lapas ikuti kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas tahun 2022 melalui Virtual Zoom Meeting di ruang Gedung utama Lapas. Kamis (6/1/2022).
Baca Juga : Rutan Kelas IIB Tanjung Pura Kanwil Kemenkumham Sumut, Terima Piagam Penghargaan Dari Kepala KPPN Medan I
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komjen. Pol. Firli Bahuri, M.Si yang juga turut hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap Kemenkumham atas pencapaian 171 Satuan Kerja yang mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
“Pencapaian ini tentunya bukan kerja satu dua orang, tetapi kerja bersama. Hal tersebut tidak lain untuk membangun Indonesia menuju budaya bebas dari korupsi” ujar Ketua KPK.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengukuhkan komitmen pegawai bekerja mencapai target kinerja.
"Deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," Ucap Menkumham.
Deklarasi janji kinerja diucapkan oleh perwakilan pegawai dan diikuti oleh seluruh jajaran, baik yang hadir secara langsung di gedung Graha Pengayoman maupun secara virtual di seluruh Indonesia.
Menurut Menkumham, janji kinerja dan komitmen tinggi dibutuhkan Kemenkumham, melihat tuntutan sejumlah Program Utama dan Prioritas Nasional (PN) yang diamanatkan Presiden kepada Kemenkumham.
Selain deklarasi janji kinerja, Kemenkumham juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Menteri Yasonna dengan para Staf Ahli Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya unit utama.
Tahun ini, Kemenkumham menggagas tema "Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural."
Tema ini diwujudkan dalam delapan Sasaran Strategis dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja. 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.
Sejalan dengan program PEN, pada kegiatan deklarasi janji kinerja, Kemenkumham menggagas tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dan meluncurkan Persetujuan Otomatis Hak Cipta (POPHC). Sebagai informasi, POPHC merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional. Disamping itu, juga mendorong kemajuan llmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia.
(Humas Lapasid)
