Inspektorat Jenderal Kemenkumham Dampingi Kanwil Kemenkumham NTB Akselerasi Capaian Kinerja

NAWACITAPOST.COM - Hadir di Kanwil Kemenkumham NTB, Tim Itjen Kemenkumham Wilayah II yang dipimpin oleh Agus Rianto melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dan pemenuhan data dukung Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan III B09 pada Kamis (8/8).

Setelah, mengunjungi 2 satuan kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi yaitu Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Tim Itjen Kemenkumham melakukan monev di Kanwil Kemenkumham NTB.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB,” ungkap Agus Rianto.

Tim Inspektorat Jenderal kemudian akan meninjau, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan RKT-RB di kedua satuan kerja tersebut dan Kanwil Kemenkumham NTB, guna memastikan tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai dengan baik.

Baca Juga: Kemenkumham NTB Ikuti Rakor Dilkumjakpol Jelang Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM NTB, serta memastikan bahwa seluruh program dan rencana kerja tahunan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Tim Inspektorat Jenderal didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas Febri N Satriatama dan Kasubbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi I Made Sartana Dita beserta staf di ruang ZI Kanwil Kemenkumham NTB.

“Sampai saat ini, Kanwil Kemenkumham NTB sudah melaksanakan pemenuhan data dukung RKT-RB B09 dengan progress 80%, dan 20% sedang dalam proses pemenuhan,” ungkap Febri N Satriatama.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa RKT-RB merupakan parameter kinerja agar lebih terukur. Sebagaimana diamanatkan Menkumham Yasonna H. Laoly bahwa Reformasi Birokrasi harus cepat, akuntabel, serta memberikan dampak yang baik untuk kepentingan masyarakat. (Huda)