Jakarta, NAWACITAPOST – Pemerintah telah mulai siap melaksanakan pemberlakuan PPKM Darurat yang dimulai besok, Sabtu (3/7/2021) sampai dengan Selasa (20/7/2021).

Polri dan TNI bersama pihak terkait terus melakukan persiapan dan koordinasi untuk pemantauan sampai pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Termasuk berkoordinasi dengan Pemda dan Kejaksaan.
Akses keluar masuk wilayah menjadi perhatian khusus dalam mencegah mobilitas masyarakat.

Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan warga dan menekan penyebaran Covid-19. Polri akan menggelar operasi yustisi.

“kita lakukan koordinasi terus dengan pihak terkait. Prinsipnya Polri selalu siap mengawal kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono , Jumat (2/7/2021).

Untuk diketahui, Presiden Jokowi memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli- 20 Juli 2021. Langkah ini diambil dengan melihat kenaikan Covid-19 yang sangat mengkhawatirkan.

Sementara itu, sanksi bagi yang melanggar PPKM Darurat telah diatur dalam intruksi Mendagri sebagai dasar bagi Polri dan Kejaksaan untuk melakukan tindakan Konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terbukri melanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa PPKM mulai dari sanksi sosial, denda sampai pidana.