Watampone, NAWACITA – Penataan tata laksana merupakan salah satu dari enam area perubahan mewujudkan zona integritas pada suatu satuan kerja dimana di dalamnya terdapat serangkaian proses berupa analisis serta perbaikan tata kelola birokrasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

Hal ini ditegaskan Ketua Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Zona Integritas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone, A. Uni, saat memimpin apel pagi, Selasa (23/7).

Selain menata prosedur standar kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan tata kelola juga meliputi perbaikan sistem penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada masyarakat serta optimalisasi penggunaan dan penerapan teknologi informasi sehingga mampu mengungkit terjadinya reformasi.

Internalisasi serta penguatan secara kontinyu pun harus terus dilakukan oleh masing-masing ketua kelompok kerja enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Internalisasi ini perlu guna memberikan pemahaman akan tugas dan fungsi serta rangkaian kegiatan pemenuhan data secara real guna mendukung pembagunan zona integritas di Lapas Watampone,” tambah Uni.

Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memang tengah gencar melakukan pembagunan zona integritas pada masing-masing satuan kerja Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Lapas Watampone melalui kelompok kerja sumber daya manusia telah memberlakukan reward kepada petugas teladan dan berprestasi serta penjatuhan punishment bagi petugas yang dinyatakan terlambat atau malas mengikuti apel.