Matangkan Persiapan, Rutan Medan Ikuti Sosialisasi Penyeragaman Daduk LKE dan RKT 2024

NAWACITAPOST.COM - Matangkan persiapan untuk bangun Zona Integritas, Rutan Kelas I Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ikuti kegiatan Sosialisasi Penyeragaman Data Dukung LKE dan RKT Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Kanwil Kumham Sumut. Senin, (05/02/2024).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh seluruh kelompok kerja (Pokja) Pembangunan Zona Integritas Rutan I Medan, kegiatan ini dituju agar seluruh data dukung yang disusun oleh satuan kerja untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan optimal sebagaimana tata naskah dinas elektronik Kementerian Hukum dan HAM serta dengan substansi yang sesuai.

Baca Juga: Pegawai Rutan Medan Mengikuti Kegiatan Bimtek KPPS untuk Pemilu 2024

"Kami menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyeragaman Data Dukung ini agar seluruh satuan kerja bisa membuat data dukungnya sesuai dengan tata naskah dinas. Selain itu, substansinya juga harus sesuai dengan yang diminta pada pada Aplikasi ERB," ujar Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, saat membuka kegiatan pada pagi hari ini.

Selain mengenai tata naskah dinas elektronik dan substansi laporan, pada kegiatan ini, Staf Bagian Program dan Hubungan Masyarakat juga menjelaskan secara teknis penyusunan data dukung untuk Pengaduan Masyarakat, Unit Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Baca Juga: Rutan Medan Ikuti Sosialisasi Teknis Pemilu 2024 di Lapas/Rutan Di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara

"Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan kali ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2024 ini," harap Hotmonaria.

Turut hadir seluruh operator ERB pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.